Libatkan Masyarakat untuk Atasi Stunting di NTT
perguruan tinggi di NTT sebagai skema yang dikerjasamakan dengan Universitas Nusa Cendana Kupang dan perguruan tinggi lainnya
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Libatkan Masyarakat untuk Atasi Stunting di NTT
POS-KUPANG.COM|KUPANG --Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sangat serius dalam menangani masalah stunting. Karena itu, Pemprov NTT perlu melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui gerakan masyarakat atau Germas.
Hal ini disampaikan Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli, STP, M.Si dalam siaran pers yang diterima dari tKasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Valeri Guru,Selasa (27/12/2019) malam.
Lecky menyampaikan hal itu sebagai salah satu point penting atau benang merah pelaksanaan Lokakarya Penanganan Stunting di NTT yang berlangsung di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, Selasa (17/12/2019
Menurut Lecky, Germas sangat strategis karena menitikberatkan pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
"Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama sekaligus pemilik dari kegiatan pemberdayaan. Begitu juga dengan peran berbagai pemangku kepentingan mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat,termasuk peran
PKK untuk menyiapkan buku informasi yang menceritakan tentang stunting di tiap wilayah disesuaikan dengan budaya dan folklore lokal," kata Lecky.
Dijelaskan, perguruan tinggi juya berperan dalam riset dan dukungan keahlian untuk mendesain modul tentang stunting yang meliputi materi tentang pengertian stunting, penyebab dan upaya pencegahan, termasuk dukungan penyiapan perencanaan, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan stunting oleh pemerintah.
"Poin lain, yakni pemerintah pusat dan dunia usaha, berperan dalam penyiapan kebijakan dan strategi penanggulangan yang sering menjadi titik lemah karena keterbatasan sumber daya di daerah," katanya.
Lebih lanjut dikatakan, dengan sumberdaya dan kewenangan koordinasi yang lebih luas, pemerintah pusat diharapkan mampu membangun kemitraan dengan dunia usaha, menghubungkan dunia usaha melalui dana respon sosialnya dengan Pemprov maupun dengan Pemkab/Pemkot.
Dikatakan, skenario penanganan melalui intervensi sensitif dan spesifik yang efektif harus mengandalkan pendekatan lokal sesuai konteks sosial, budaya, dan lingkungan dimana masyarakat berada.
"Strategi ini disiapkan oleh pemerintah pusat dan perguruan tinggi di NTT sebagai skema yang dikerjasamakan dengan Universitas Nusa Cendana Kupang dan perguruan tinggi lainnya," kata Lecky.
Dia menambahkan, untuk tahun 2020 Pemprov NTT berkomitmen untuk menangani kemiskinan dan stunting di 144 desa yang ada di 22 kabupaten/kota.
Karena itu, komitmen dan kolaborasi yang efektif dan efisien akan mampu mengatasi persoalan yang mengancam keberlanjutan pembangunan generasi NTT di masa depan.
• Striker PSS Sleman Yevhen Bokhashvili Merapat ke Persib Maung Bandung, Lihat Ucapan Bobotoh
• Bursa Transfers Liga 1 2020 Dibuka, Lihat Manuver Persib Maung Bandung Berburu Pemain
• Ari Ashkara eks Dirut Garuda Disebut Intel yang Menyamar, Ini Penjelasan Badan Intelijen Negara
"Komitmen bupati dan walikota sangat penting dalam mendukung program penurunan stunting di NTT. Kepala daerah harus turun tangan dalam mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan penurunan stunting di daerah masing-masing agar memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan baik dan tepat sasaran," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
