News

Mantan Rektor Unimor Diadukan ke Jaksa, Dana Hibah Rp 3 Miliar Tidak dapat Dipertanggungjawabkan

Mantan Rektor Universitas Timor (Unimor), Prof. Sirilius Seran, diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu, Kamis (12/12/2019)

KOMPAS.com/Dok. HaloMoney.co.id
Ilustrasi uang 

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Tommy Mbenu

POS KUPANG, COM, KEFAMENANU - Mantan Rektor Universitas Timor (Unimor), Prof. Sirilius Seran, diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu, Kamis (12/12/2019), oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penjaminan Mutu Unimor, Robertus Kefi.

Sirilius diadukan terkait pengelolaan dana hibah sebesar Rp 4 miliar lebih dari Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) tahun 2015. Sirilius bertindak sebagai orang yang menerima dan menggunakan dana tersebut.

Selain Sirilius, Wakil Rektor II, Dominikus Kopong, dan jajaran bagian keuangan Unimor pada saat itu juga ikut terseret.
Robertus Kefi mengungkapkan dirinya melaporkan pengelolaan dana hibah tersebut karena sudah menjadi temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenistedik) dan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Unimor.

"Dari kedua institusi ini, ternyata ada temuan dana hibah sebesar Rp 4 miliar yang dikasih oleh yayasan, namun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp 3 miliar lebih," ujar Kefi sambil menyebut salah satu item yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah dana perjalanan dinas (fiktif).

Kasie Intel Kejari TTU, Mario Situmeang, membenarkan ada laporan terkait pengelolaan dana hibah Unimor.

Sementara itu, Prof. Sirilius Seran mengaku siap memberi keterangan kepada kejaksaan. "Kalau memang sudah dilaporkan, ya kita pasti akan memberikan penjelasan," ujar Prof. Sirilius
melalui telepon, Kamis (12/12/2019).

Sirilius mengakui Yayasan Pendidikan Cendana Wangi memberikan dana tersebut pada masa transisi. "Dan, pertanggungjawaban kita itu mestinya kepada yayasan. Bukan kepada pihak lain. Selama ini kita berurusan sama yayasan," terangnya.

Prof. Sirilius mengungkapkan laporan kepada kejaksaan sebenarnya keliru karena sumber dana tersebut berasal dari Yayasan Sandinawa sehingga segala bentuk pertanggungjawaban harus kepada yayasan.

Terkait temuan Inspektorat Jenderal Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenistedik) dan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Unimor, jelas Sirilius, memang dari dulu kemungkinan dua lembaga tersebut melakukan audit berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Mungkin mereka mencatat mengikuti pola dan ketentuan PMK. Sementara penggunaan dana itu, kita mengikuti ketentuan yayasan. Nah kalau menggunakan ketentuan yayasan, kemudian mereka audit atau periksa menggunakan ketentuan PMK, tentu tidak akan dapat. Tidak akan ketemu, acuannya berbeda," terang Sirilus. *

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved