Refly Harun Blak-blakan Ada Yang Tak Suka FPI, Ali Abu Bakar Alatas Jelaskan Arti khilafah

Refly Harun Blak-blakan Ada Yang Tak Suka FPI, Ali Abu Bakar Alatas Jelaskan Arti khilafah

Refly Harun Blak-blakan Ada Yang Tak Suka FPI, Ali Abu Bakar Alatas Jelaskan Arti khilafah
Kompas.com/SABRINA ASRIL
Refly Harun Blak-blakan Ada Yang Tak Suka FPI, Ali Abu Bakar Alatas Jelaskan Arti khilafah 

Refly Harun Blak-blakan Ada Yang Tak Suka FPI, Ali Abu Bakar Alatas Jelaskan Arti khilafah 

POS-KUPANG.COM  - Front Pembela Islam (FPI) tetap bisa jalan meski pun tanpa Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hanya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak bisa melanggar hukum dalam kegiatannya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut memberikan komentarnya terkait dengan rencana perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

Tanggapan Refly Harun disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Senin (2/12/2019).

Menurut Refly Harun, tanpa SKT, suatu organisasi masyarakat tetap bisa jalan termasuk FPI.

"Tapi kalau misalnya dia nggak ada SKT, tetap dia bisa jalan yang penting dia tidak melanggar hukum," jelas Refly Harun.

Kekurangan suatu organisasi masyarakat tanpa mengantongi SKT adalah saat ada bantuan dari pemerintah, pihaknya tidak akan dapat.

Renungan Pagi Kristen Protestan, Minggu, 1 Desember 2019 : Harapan Kepada Tuhan Tak Pernah Sia-Sia

Persib Tersingkir dari 5 Besar, Robert Alberts Sulit Percaya Persib Dikalahkan Persela Lamongan

Lebih lanjut, Refly Harun menjelaskan meskipun ada komponen masyarakat yang tidak suka dengan FPI, namun kebebasan konstitusional untuk berpendapat dan bergorganisasi sudah dijamin.

"Kalau kita bicara tentang FPI, ada komponen masyarakat yang tidak suka dengan FPI, tetapi kan kalau kita bicara tentang kebebasan konstitusional, yang namanya organisasi, membentuk organisasi, berpendapat, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya yaitu dijamin, nggak ada persoalan," jelas Refly Harun.

Yang terpenting adalah tidak melakukan pelanggaran hukum.

Halaman
1234
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved