Pemda Ende Dinilai Tidak Maksimal Kelola Pajak Daerah, Ini Penjelasannya

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ende berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Ende belum menunjukan kinerja yang maksim

Pemda Ende Dinilai Tidak Maksimal Kelola Pajak Daerah, Ini Penjelasannya
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
PENDAPAT AKHIR/Ketua Fraksi PDIP DPRD Ende, Vincen Sangu Membacakan Pendapat Akhir Fraksi. 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE---- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ende berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Ende belum menunjukan kinerja yang maksimal dalam pengelolaan Pajak Daerah, khususnya pada jenis pajak Bumi dan Bangunan.

Demikian pendapat akhir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Ende yang didapatkan Pos Kupang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Ende, Vincen Sangu, Jumat (29/11/2019) di Ende.

Hal ini tercermin dari realisasinya yang masih rendah dari tahun ke tahun, bahkan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan tidak terealisasi pada Tahun 2018 yang lalu,ujar Vincen.“ Mohon agar hal ini patut menjadi perhatian serius pemerintah,”ujarnya.

Sidang Lanjutan NTT Fair, Mantan Gubernur NTT Lebu Raya Ingatkan Penyelesaian Proyek dalam Rapat

Dikatakan terhadap target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati tersebut di atas, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah agar berupaya semaksimal mungkin dalam pengelolaannya sehingga target Pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dikatakan guna mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah di Tahun 2020 mendatang, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, khususnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana baik yang bersumber dari DAU maupun DAK, dapat dilaksanakan paling lambat pada Tri Wulan II.

Bali United Butuh 1 Poin untuk Jadi Juara Liga 1 2019 Usai Kalahkan Persib Bandung 3-2, Lihat Gol

Sehingga demikian Vincen apabila disinyalir kegiatan-kegiatan dimaksud tidak dapat selesai sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja, maka dapat diberi tambahan waktu pekerjaan bagi rekanan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Fraksi juga menegaskan agar kesepakatan tentang lama waktu penyelesaian pekerjaan memperhatikan pula dengan rencana penutupan Kas Daerah di Akhir Tahun Anggaran, sehingga persoalan-persoalan administrasi atas keterlambatan pekerjaan dapat diselesaikan lebih awal sebelum tanggal penutupan Kas Daerah tersebut,”ujarnya.

P

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved