DPRD Minta Dinas Pendidikan Fokus Benahi SDI Praipajurung Sumba Timur

lembaga DPRD adalah lembaga politik yang hanya bisa mendorong dan mengawasi Pemerintah seperti kejadian ini.

DPRD Minta Dinas Pendidikan Fokus Benahi SDI Praipajurung Sumba Timur
KODIM 1601 SUMTIM
Gedung sekolah SDI Praipajurung yang viral di Medsos. 

DPRD Minta Dinas Pendidikan Fokus Benahi SDI Praipajurung Sumba Timur

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU--Pihak DPRD Kabupaten Sumba Timur meminta dan mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur untuk membenahi SDI Praipajurung di Desa Nangga, Kecamatan Karera yang kini sedang viral di media sosial (Medsos).

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq ketika dihubungi Pos Kupang melalui sambungan telepon, Rabu (27/11/2019) malam, mengatakan, viralnya SDI Praipajurung ini menjadi pembelajaran bagi Dinas Pendidikan untuk membuka mata, karena persoalan ini bukan baru pertama kali tapi sudah banyak kali.

"Sekolah satu ini menjadi contoh konkrit dan saya yakin masih ada sekolah lain seperti ini. Saya pikir sudah saatnya Dinas Pendidikan berbenah diri. Konsentrasi saja di proses belajar mengajar jangan urus yang lain-lainlah,"ungkap Ali Fadaq.

Ali Fadaq mengatakan, DPRD tidak bisa mengambil kebijakan, sebab lembaga DPRD adalah lembaga politik yang hanya bisa mendorong dan mengawasi Pemerintah seperti kejadian ini.

Menurutnya, Dinas Pendidikan mestinya segera menginventarisir. Dari dulu DPRD meminta perbandingan rasio antara sekolah dan guru tidak pernah diberikan oleh Dinas Pendidikan.

"Rasio perbandingan antara sekolah dan guru ini, bahwa banyak sekolah yang dikendalikan oleh guru honorer. Sedangkan PNS ditempatkan di sekolsh terpencil karena ada tunjangan guru terpencil ingin bertugas tapi tidak pernah kesana ingin hidup di Kota,"ungkap Ali Fadaq.

Anggota DPRD Sumba Timur, John David juga mengatakan, terkait guru untuk SD, Sumba Timur tidak kekurangan guru, kecuali mungkin guru SMP sebab guru PNS tidak berbanding lurus dengan rombongan belajar yang ada.

Kata dia, dengan pengangkatan guru honorer pada tahun 2017 lalu tentu perbandingan rasio dengan Rombel khusus untuk SD sudah kelebihan guru. Hanya saja penyebaranya tidak proposional karena orang lebih cendrung tinggal di Kota sehingga di pedesaan kekurangan guru.

Terkait dengan minimnya fasilitas dan Sarpras Sekolah, pihak DPRD sudah berulang kali menyampaikan kepada Pemerintah, namun jawaban pemerintah bahwa kebanyakan dana yang dialokasikan dari dinas adalah DAK, sehingga susah untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan riil di sekolah-sekolah.

Menurutnya, jika terjadi demikian terkait persoalan ini, pihaknya akan diskusikan apalagi saat ini sedang dalam sidang pembahasan anggaran tahun 2020 dan saat ini juga belum ketok palu.

Demi Keselamatan Pengendara, TNI dan Warga Bersihkan Pasir yang Tercecer di Jalan

Inilah Manfaat , Keutamaan dan Niat Puasa Senin Kamis, Lengkap dengan Doa Buka Puasa

Terbaru! Video Mesum Viral di WhatsApp Warga Bali Heboh Pemerannya Empat Orang, Siapakah Mereka?

David juga berjanji, akan turun ke lokasi guna melihat langsung secara riil informasi yang menjadi viral di Medsos terhadap sekolah itu. Ia mengaku perhstin dengan kondisi sekolah itu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved