Fraksi Partai Golkar Setuju Pinjaman Daerah

Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menyetujui rencana pinjaman daerah ke Bank NTT senilai Rp 900 miliar

Fraksi Partai Golkar Setuju Pinjaman Daerah
Pos Kupang/Hermina Pello
Jonas Salean 

Fraksi Partai Golkar Setuju Pinjaman Daerah

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menyetujui rencana pinjaman daerah ke Bank NTT senilai Rp 900 miliar. Pinjaman dana itu dimaksudkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi di NTT.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Jonas Salean,S.H, M.Si dalam rapat paripurna DPRD NTT di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (27/11/2019).

Rapat dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD NTT Tahun Anggaran 2020 itu dipimpin Ketua DPRD NTT, Ir. Emi Nomleni.

Dalam pendapat akhir fraksi ini, Jonas mengatakan, pada bagian pembiayaan,khusus mengenai pinjaman daerah, Fraksi Partai Golkar telah melakukan pengkajian yang cermat,mempertimbangkan banyak hal serta menyerap banyak aspirasi yang berkembang.

"Itulah sebabnya, setelah mencermati secara saksama penjelasan Ketua TAPD dalam rapat gabungan komisi, perihal pinjaman daerah,laporan hasil konsultasi Komisi III dengan Kemendagri, baik di Direktoray Perencanaan Anggaran maupun di Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, maupun pendapat Komisi III dan IV dalam rapat konsultasi Banggat,maka Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menyetujui," kata Jonas.

Lebih lanjut, Jonas mengatakan, dengan pencermatan itu, maka Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menyetujui rencana Gubernur NTT untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi sesuai dengan RPJMD, antara lain dengan skenario pinjaman daerah.

Fraksi Partai Golkar juga menegaskan agar rencana pinjaman daerah di Bank NTT harus diproses sesuai dengan prosedur dan tahapan seperti diatur dalam PP Nomor 65/2018 tentang Pinjaman Daerah dan Permendagri Nomor 33/2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 untuk menghindari implikasi hukum dikemudian hari.

Dikatakan, untuk mendapat jaminan utang daerah secara tertulis dari pemerintah pusat cq. Menteri Keuangan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 43.

Fraksi Partai Golkar juga mengatakan, betapapun bagusnya perencanaan daerah,betapapun cermat dan adilnya distribusi biaya yabg dilakukan, betapapun besarnya alokasi anggaran yang ditetapkan, hasil akhirnya akan ditentukan oleh manusia sebagai pelaksana.

Sementara itu, dalam pendapat akhir Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan juga menyetujui dan mendukung adanya pinjaman daerah dengan mekanisme stand by loan sebesar Rp 900 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama tiga tahun, dalam rangka mempercepat dan menuntaskan peningkatan jalan provinsi di NTT.

Terbukti Syahrini Tikung Luna Maya, Foto Ini Jadi Bukti Reino Barack Main Serong Sebelum Resmi Putus

Ingat Ponari? Bocah Asal Jombang Sempat Heboh Karena Batu Ajaibnya, Kabarnya Kini memprihatinkan

Dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi, Reny Marlina Un,SE,M.M mengatakan, fraksi memberi catatan kepada pemerintah agar memenuhi berbagai persyaratan ,prosedur dan regulasi yang mengatur tentang pinjaman daerah.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved