Realisasi APBD NTT 2019 Baru 57 Persen, Ini Pemicunya

- Realisasi APBD NTT Tahun Anggaran 2019 sampai saat ini baru mencapai 57,88 persen. Penyerapan anggaran paling rendah ada pada beberapa Organisasi Pe

Realisasi APBD NTT 2019 Baru 57 Persen, Ini Pemicunya
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
ilustrasi Suasana rapat Komisi III DPRD NTT bersama pemerintah terkait pinjaman daerah, Selasa (19/11/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/KUPANG - Realisasi APBD NTT Tahun Anggaran 2019 sampai saat ini baru mencapai 57,88 persen. Penyerapan anggaran paling rendah ada pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes dan Dinas PUPR .

Sesuai data yang diperoleh dari Komisi III DPRD NTT, Selasa (19/11/2019), menyebutkan, realisasi anggaran tahun 2019 di NTT sampai dengan 11 Oktober 2019 baru mencapai 57 persen.
Ada sejumlah OPD yang menjadi OPD pendukung program Gubernur dan Wagub NTT dengan realisasi anggaran masih cukup rendah.

Sidang Korupsi NTT Fair, Pengacara Sebut Ada Konspirasi Cairkan Garansi di Bank NTT

OPD itu seperti Dinas Pariwisata NTT 53,33 persen, Dinas Pertanian dengan realisasi penyerapan anggaran 53,04 persen.
Sementara untuk OPD bidang infrastruktur yakni Dinas PUPR NTT dengan realisasi anggaran baru 43 persen.
Kondisi yang sama di RSUD Prof WZ. Johannes Kupang dengan realisasi paling rendah, yakni 33 persen. Badan Pengebangan Sumber Daya Manusia dengan pencapaian realisasi APBD 43,22 persen, Dinas ESDM baru 46,94 persen dan Badan Keuangan Daerah dengan realisasi 47, 25 persen.

BREAKING NEWS: Kardus Jehatu Tewas Tertimbun Pasir di Penambangan Pasir Wae Maras, Manggarai

Sedangkan OPD dengan realisasi tertinggi adalah Biro Ekonomi yakni 79,48 persen diikuti DPRD NTT sebesar 78 persen realisasi anggaran. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 77,99 persen , Dinas Perindag NTT sebesar 77,57 persen dan Sekretariat DPRD NTT 75,37 persen.

Pemain Maung Bandung yang Tak Betah Tinggalkan Persib Bandung,Strategi Tatap Liga 1 2020

Dari total APBD 2019 Rp, 5.769.807.564.376 dengan realisasi Rp 3.339.674.547.238 atau sebesar 57,88 persen.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Viktor Mado Watun mengatakan, dengan melihat penyerapan anggaran itu, maka pemerintah perlu lebih jeli lagi dalam melakukan penyerapan anggaran.

"Saya melihat ada beberapa OPD yang menjadi fokus program pemerintah, justru masih rendah dalam penyerapan anggaran," kata Viktor.

Dia mencontohkan di Dinas PUPR NTT, yang realisasi anggaran masih rendah, sementara saat ini pemerintah sedang berencana meminjam dana 900 miliar untuk pembangunan jalan. "Penyerapan anggaran yang ada saja masih rendah,bagaimana kita mau tambah anggaran lagi untuk bangun infrastruktur. Saya lihat masih lemah

OPD teknis dalam mengeksekusi anggaran demi percepatan pembangunan," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTT, Gabriel Beri Binna mengatakan, saat ini pihaknya dan pemerintah sedang membahas RAPBD 2020. Pembahasan masih berlangsung.

"RABPD ini dirancang dengan tujuan agar NTT membangun lebih cepat dengan sasaran masyarakat demi peningkatan ekonomi," kata Beri Binna.
Dia mengatakan, ada rencana pengadaan kapal rumah sakit apung yang cukup menelan biaya

"Ini juga kita minta pemerintah kaji benar, karena rumah sakit yang ada saja masih perlu dibenahi," katanya.
Terkait KUA PPAS, ia mengakui ,saat ini sementara dibahas karena ada rencana penyesuaian. "Kita bahas di sini kemudian konsultasi ke Kemendagri , jadi harus dibahas secara visioner dan harur transparan. Ini menyangkut pinjaman daerah sehingga masih ada pembahasan lagi," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved