Ahok Digadang Jadi Bos BUMN, Peneliti Sebut Mantan Gubernur DKI Tak Lihat Warna Profesional

Ahok Digadang Jadi BUMN, Peneliti Politik Adi Prayitno Sebut Mantan Gubernur DKI Tak Lihat Warna Profesional

POS KUPANG.COM -- Peneliti Politik Universitas Islam Negeri Jakarta,  Adi Prayitno menilai pemilihan nama Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok sebagai bos BUMN mempunyai unsur politis.

Menurutnya, hal ini terkait dengan karier dan perjalanan politik Ahok.

"Lebih kentara proses politiknya ketimbang proses profesionalnya," ujarnya.

"Satu, Ahok adalah mantan gubernur yang diusung oleh partai politik, kedua saat ini Ahok belum mengundurkan diri dari partai politik tertentu," katanya.

Adi menilai selama ini publik belum pernah melihat karier Ahok secara profesional tanpa disangkutkan dengan partai politik.

"Itu artinya lebih kentara warna partai politiknya ketimbang profesional, bahkan kita tidak pernah melihat Ahok itu punya warna profesional," tutur Adi.

• Gubernur DKI Jakarta Mulai Menggusur, Gerindra Sebut Anies Tak Pernah Janji Tata Jakarta Tanpa Gusur

• Ini Dia 5 Orang dan Organisasi yang Menolak Ahok Jadi Bos Perusahaan BUMN, Siapa Saja?

• Penampilan Terbaru Veronica Tan Mirip Artis, Beda Semasa Jadi Istri Ahok yang Polos Tanpa Makeup

• Daftar 5Artis Alami Efek Buruk Perawatan Wajah,Wajah Via Vallen Hingga Jessica Iskandar Sempat Rusak

Meskipun dulu Ahok pernah menjalani karier profesionalnya, namun Adi menganggapnya sudah lama terjadi.

"Setelah itu jalan yang ditempuh jalur-jalur politik terus."

Ketika ditanya mengenai campur tangan Presiden Joko Widodo mengenai pemilihan ini, Adi membantahnya.

"Belum tentu, karena Pak Jokowi membantahnya, Pak Erick Thohir pun."

Pembawa acara Aiman Wicaksono pun kemudian kembali menanyakan mengenai siapa yang menganggap hal ini bermuatan politis

"Ya hanya Ahok dan Tuhan yang tahu, ini problemnya tidak ada yang mau terbuka."

Menurut Adi, Indonesia dikuasai oleh partai politik, sehingga seluruh jabatan pemerintahan terdapat intervensi partai.

"Baik secara langsung maupun tidak langsung," ucap Adi.

Ketua Umum (Ketum) Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju, Muhammad Yunus buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pimpinan perusahaan milik BUMN.

Muhammad Yunus menyebut pihaknya secara tegas menyampaikan penolakan jika Ahok ditempatkan sebagai pimpinan Pertamina.

Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN hanya akan menimbulkan masalah baru.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'KOMPAS PETANG' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

Mulanya, Muhammad Yunus menyebut penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN memiliki potensi cacat persyaratan materiel.

"Rencana penempatan Bapak BTP sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiel," ucap Muhammad Yunus.

Menurutnya, rekam jejak Ahok sebagai Mantan Gubernur DKI Jakarta tak menunjukkan perilaku yang baik.

Terlebih, Ahok disebutnya juga tak memiliki pengalaman dalam mengurus bisnis di bidang migas.

"Di mana rekam jejak tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu dari hilir," jelasnya.

Lantas, Muhammad Yunus menyebut penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN merupakan kabar buruk bagi Serikat Pekerja Pertamina.

"Pemilihan saudara BTP tersebut merupakan insiden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas," jelas Muhammad Yunus.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju, Muhammad Yunus buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pimpinan BUMN . (Tangkapan Layar YouTube KOMPASTV)

Muhammad Yunus juga mengklaim bahwa Serikat Pekerja merasa penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN dapat menimbulkan masalah baru.

"Federasi Serikat Pekerja yang beranggotakan daripada 19 (orang), dengan dimasukkan orang yang membuat kegaduhan justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru," jelas Muhammad Yunus.

Lantas, ia juga menyebut semasa menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok hanya membuat kericuhan.

"Mungkin kita melihat dari jejak terjangnya saat memimpin DKI Jakarta yang membuat pandangan yang membuat kericuhan dan itu yang menjadikan kawan-kawan menimbulkan suatu pertanyaan," ucap Muhammad Yunus.

"Pada intinya kami kembali pada Permen (Peraturan Menteri) Nomor 2 tadi bahwa di situ ada cacat dar segi materiel, integritas tinggi dan berpengalaman terhadap bidang bisnis migas," sambungnya.

Sebagai pekerja Pertamina, Muhammad Yunus mengaku hanya memberikan saran pada para pemangku kepentingan untuk tak memilih Ahok sebagai pimpinan BUMN.

"Ya pada intinya pasal keputusan ini adalah hak prerogatif adalah hak daripada pemegang keputusan eksekutif," sebut Muhammad Yunus.

"Namun kami sebagai Serikat Pekerja wajib mengingatkan perusahan kami sesuai dengan peraturan di dalam PKB (Perjanjian kerja bersama) pasal 7 ayat 7 yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja wajib memberikan masukan maupun sumbangsih bagi perusahaan," imbuhnya. (TribunWow.com/Fransisca Mawaski/Jayanti Tri Utami)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Ahok ke BUMN, Peneliti Politik Adi Prayitno: Kita Tak Penah Lihat Ahok Punya Warna Profesional,