Lihat Keganjalan Dalam Penundaan Proses Seleksi Perangkat Desa, PKB Siap Ajukan Interplasi

Lihat Keganjalan Dalam Penundaan Proses Seleksi Perangkat Desa, PKB Siap Ajukan Interplasi

Lihat Keganjalan Dalam Penundaan Proses Seleksi Perangkat Desa, PKB Siap Ajukan Interplasi
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Ketua Fraksi PKB DPRD TTS, Roy Babys 

Lihat Keganjalan Dalam Penundaan Proses Seleksi Perangkat Desa, PKB Siap Ajukan Interplasi

POS-KUPANG.COM | SOE - Ketua fraksi PKB, Roy Babys menyebut adanya keganjalan dalam penudaan proses seleksi perangkat desa yang sudah dilakukan berkali-kali hingga memakan waktu hampir setahun.

Ia menduga adanya kepentingan politik jangka panjang dalam penundaan seleksi perangkat desa di TTS tersebut.

TransNusa Kembali Perkuat Konektivitas Domestik, Luncurkan Dua Rute Baru

"Menurut saya pelaksanaan proses seleksi perangkat desa serentak ini hanya butuh hati yang bersih dan tulus untuk berproses. Tetapi kalau sudah ada kepentingan politik jangka panjang di dalamnya, ya jadi seperti saat ini. Kalau alasan karena adanya seleksi CPNS lalu proses seleksi perangkat desa ditunda, saya kira tidak masuk akal juga. Karena panitia seleksi ini ada di desa. BPMD ini hanya koordinator dan siapkan materi tes saja. Namun seluruh panitia ada di kecamatan dan desa. Lagi pula, proses seleksi CPNS akan berlangsung hingga April tahun depan, apakah proses seleksi perangkat desa juga mau ditunda sampai bulan April? Oleh sebab itu, melihat keganjalan yang ada maka kami dari fraksi PKB akan segera mengajukan hak interpelasi untuk mempertanyakan hal ini," ungkap Roy kepada pos-kupang.com, Minggu (17/11/2019) pagi.

TRIBUN WIKI: Hypermart Bundaran PU Kupang Hadirkan Tempat Kuliner Baru

Berbeda dengan PKB, Fraksi NasDem, Gerinda dan PKPI masih enggan menggunakan hak interpelasi. Ketiganya masih menunggu hingga Januari 2020 baru mengambil sikap apakah akan melakukan hal interplasi atau tidak terkait penundaan proses seleksi perangkat desa serentak di TTS.

"Kita belum berpikir sampai di situ. Beliu sudah bilang dalam waktu dekat akan melanjutkan proses seleksi perangkat desa. Penudaan ini karena adanya agenda nasional yaitu seleksi penerimaan CPNS. Tetapi jika hingga Januari 2020 proses seleksi perangkat desa tidak dilanjutkan maka kita akan ambil sikap tegas dengan mengajukan hak interpelasi," ungkap ketua fraksi Gerindra, Imanuel Olin.

Hal senada juga diungkapkan Uksam Selan, ketua fraksi PKPI. Menurutnya, dengan sisa waktu yang hanya menyisakan sebulan lagi, proses seleksi perangkat desa sulit dilakukan dalam tahun ini.

Fraksi PKPI memberikan tenggang waktu hingga Januari 2020 untuk melanjutkan proses seleksi perangkat desa. Jika hingga Januari tidak dilaksanakan proses lanjutan, maka fraksi PKPI akan segera mengajukan hak interpelasi.

"Januari tidak jalan maka kita akan ajukan hak interpelasi. Kalau dalam jawaban pemerintah nantinya ditemukan indikasi yang mengarah ke pidananya, maka kita siap ajukan hak angket untuk pengusutan lebih lanjut," tegasnya.

Diberikan pos-kupang.com sebelumnya, Aliansi pro rakyat TTS menyebut Bupati TTS, Egusem Piether Tahun tidak menepati janjinya untuk melanjutkan proses seleksi perangkat desa pasca pencairan dana desa tahap II.

Pasalnya, dalam bursa inovasi desa tingkat Kecamatan Batu Putih beberapa bulan lalu, Bupati Tahun berjanji kepada Pospera akan melanjutkan proses seleksi perangkat desa pasca pencairan dana desa tahap II. Namun janji tersebut urung ditepati.

"Bupati Tahun sendiri yang janji dengan kami akan melanjutkan proses seleksi perangkat desa usai pencairan dana desa tahap II waktu dialog di Batu Putih. Mana buktinya? Jadi pemimpin seharusnya bisa dipegang janjinya.Bukan janji habis tidak ditepati seperti ini," ujar Yerem Fallo, salah satu perwakilan pendemo dari Aliansi pro rakyat TTS saat melakukan orasi dalam aksi demo di depan kantor bupati TTS, Kamis (14/11/2019) siang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved