Bakal Jadi Orang Penting BUMN, Lihat Perbandingan Gaji Ahok Bila Jadi Direksi Pertamina atau PLN

POS KUPANG.COM-- Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama digadang-gadang akan menduduki kursi jabatan penting di BUMN.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu diperkirakan akan mengurusi BUMN sektor energi.

Beberapa hari yang lalu, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.

Pertemuan tersebut berjalan selama 1,5 jam. Ahok mengaku ia berbicara mengenai perusahaan BUMN.

Melansir dari Kompas.com, Ahok ditawari dilibatkan di salah satu BUMN.

Namun, Ahok belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya.

Presiden Jokowi pun membenarkan bahwa Ahok tengah menjalani seleksi untuk memimpin BUMN.

Tapi Jokowi belum menjelaskan lebih lanjut Ahok akan ditempatkan di perusahaan BUMN apa.

Ahok dikabarkan akan menjadi pemimpin Pertamina atau PLN.

Bila menjadi komisaris atau direksi Pertamina, Ahok akan menerima gaji fantastis.

Masih melansir sumber yang sama, gaji komisaris dan direksi berbeda.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditemui usai menghadiri diskusi kebangsaan di Universitas Kristen Petra, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019). (Kompas.com/Ghinan Salman)
Kompensasi untuk manajemen berupa gaji dan imbalan sebesar 47,23 US dolar atau setara Rp 664 miliar.

Direksi pertama mencapai 11 orang dan komisaris 6 orang.

Bila angka tersebut dibagi rata untuk 17 orang maka masing-masing akan mendapat Rp 39 miliar per tahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Namun, gaji direksi diatur menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina.

Beda lagi dengan gaji direksi PLN.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sempat menyinggung gaji direksi PLN.

Pada Pameran Hari Listrik Nasional, Jonan menyebut penghasilan direksi PLN 30 kali gaji menteri ESDM.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, tiap bulannya menteri menerima tunjangan sebesar Rp 13.608.000.

Jumlah gaji pokok yang diterima menteri sebesar Rp 5.040.000.

Maka total yang diperoleh dalam sebulan adalah Rp 18.648.000.

Bila gaji direksi PLN 30 kali lipat gaji menteri maka gaji direksi PLN diperkirakan sebesar Rp 559.440.000.

Angka tersebut dihitung berdasarkan tunjangan dan gaji menteri dikalikan 30.

Proses Seleksi

• Usai Diperiksa 9 Jam, Anak Bupati Resmi Ditahan Polisi Kasus Dugaan Penembakan, Info

Presiden Jokowi ikut menanggapi isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal ditunjuk menjadi pimpinan sebuah BUMN.

Ia membenarkan isu tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui kinerja Ahok.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sendiri yang merekomendasikan Basuki untuk menjadi salah satu bos di BUMN, ia tidak menjawabnya.

• Lihat Daftar Pencetak Gol Terbanyak dan Top Assist, Statistik Persib Bandung di Putaran 2, Info

Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," kata Jokowi.

Wartawan juga bertanya mengenai peluang Basuki lolos seleksi.

Presiden menjawab, sebagai mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi tahu betul bagaimana kinerja Basuki.

Meski demikian, Jokowi mengaku, tidak mengetahui di BUMN mana Basuki akan ditempatkan. Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

• Legenda Persib Bandung Minta Manajemen Pertahankan Pelatih Sampai 2021, Lihat Nasib Robert

Jokowi-Ahok diketahui memang pernah berduet menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden.

Ketika ditanya kembali mengenai jabatan apa yang akan diberikan ke Basuki, Jokowi membenarkan ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, yakni komisaris atau bagian direksi.

"Bisa dua-duanya. Tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.

Pengusaha Erick Thohir usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya bersama Wapres Ma'ruf Amin periode tahun 2019-2024. (WARTA KOTA / HENRY LOPULALAN)
Menteri BUMN Butuh sosok pendobrak

Sosok yang Ahok yang disebut sebagai pendobrak dibutuhkan dalam BUMN.

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kami harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick Thohir

Erick Thohir juga menilai Ahok sebagai sosok yang konsisten dan memiliki rekam jejak yang baik. Ia yakin Ahok bisa mempercepat kerja BUMN sesuai dengan hal-hal yang sudah diarahkan Presiden Jokowi.

"Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara ber-partner," kata dia.

Namun saat ditanya apakah Ahok akan memimpin BUMN yang bergerak di sektor energi, Erick Thohir belum mau buka-bukaan. Ia juga enggan menjawab apakah Ahok akan mengisi posisi direksi atau komisaris.

"Belum tahu, nanti kita lihat," ucapnya.

Ia meminta wartawan dan publik bersabar. Menurut dia, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Erick Thohir Thohir, Rabu (13/11/2019). Seusai bertemu Erick Thohir, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok.*)