KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai Data NIK, Ini Harapan Febri Diansyah

Jubir KPK sebut 89 persen penerima bansos di Papua tak sesuai data NIK, ini harapan Febri Diansyah

KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai Data NIK, Ini Harapan Febri Diansyah
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru pada kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019). 

Jubir KPK sebut 89 persen penerima bansos di Papua tak sesuai data NIK, ini harapan Febri Diansyah

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut data 89 persen warga Papua penerima bantuan sosial ( bansos) tidak sesuai dengan data nomor induk kependudukan ( NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

William Aditya Tak Gentar Walau Diperiksa Badan Kehormatan, Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Atas temuan tersebut, KPK mendorong seluruh kepala daerah di Papua untuk membenahi basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Febri menuturkan, sembari membenahi DTKS, pemerintah daerah di Papua juga mesti membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP).

"Harapannya, dengan data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur," ujar Febri.

KPKNL Kupang Lelang Tanah dan Bangunan Senilai Rp 7 Milyar Melalui e-Auction

Hal tersebut merupakan rekomendasi KPK dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar selama sepekan ke depan di Jayapura, Papua.

Di samping itu, KPK juga mendorong pemerintah daerah setempat untuk memperkuat penertiban dan pengamanan aset milik pemerintah dengan bekerja sama bersama Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional.

"KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. Hingga saat ini, KPK mencatat sekurangnya total Rp 21 miliar aset pemda se-provinsi Papua telah diselamatkan," kata Febri. (Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai dengan Data NIK",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved