Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores Belum Miliki Master Plan Pariwisata Terpadu

Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores yang hadir sejak Januari 2019 lalu, hingga menjelang akhir tahun 2019 ini belum memiliki master plan

Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores Belum Miliki Master Plan Pariwisata Terpadu
POS KUPANG/SERVATINUS MAMMILIANUS.  
Beberapa pegawai di Kantor BOP Labuan Bajo Flores, sedang beraktivitas. Foto diambil Hari Selasa (12/11/2019). 

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores yang hadir sejak Januari 2019 lalu, hingga menjelang akhir tahun 2019 ini belum memiliki master plan pariwisata terpadu.
Direktur Destinasi Pariwisata, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Flores

Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan bahwa saat ini master plan itu sedang disusun di bawah koordinasi Bappenas.

Dia menjelaskan penyusunan master plan pariwisata terpadu atau integrited tourism master plan, dilakukan hingga tahun 2020.

"Sejauh ini sedang ditangani. Selama ini urusannya di Jakarta. Kami di sini (Labun Bajo, Red) melayani kalau ada pengumpulan data dan diskusi," kata Herybertus yang ditemui di Kantor BOP di Labuan Bajo, Selasa (12/11/2019).

Dia menjelaskan, bicara tentang pariwisata berkaitan dengan banyak sektor.
"Kalau bicara tentang pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Banyak sektor yang mendukung pariwisata. Misalnya, kehutanan, lingkungan hidup, budaya, kebersihan, kesehatan. Ujungnya kita bicara pariwisata tetapi kaitannya lintas sektor. Dari sektor, kita melangkah ke lembaga dan kewenangan. Contohnya, kita bicara Taman Nasional Komodo berarti kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Herybertus.

Demikian juga kata dia kalau bicara tentang wilayah pesisir maka kewenangannya ada di pemerintah provinsi.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga memiliki banyak kewenangan berkaitan dengan pengembangan pariwisata di wilayahnya.

"Ini yang menjadi alasan mengapa harus ada master plan terintegrasi," kata Herybertus.
Master plan itu kata dia sebagai dasar untuk pelaksanaan program-program pengembangan pariwisata ke depan.

Sebelumnya Menteri Pariwisata (Menpar) saat masih dijabat oleh Arief Yahya, usai menonton tinju di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa tugas pertama yang harus dilakukan oleh BOP adalah menyusun masterplan pariwisata terpadu.

Maung Bandung Singo Edan Tampil Pincang, Lihat Prediksi Persib Bandung Vs Arema FC, Info

"Kalau ada masukan-masukan, silahkan diberi masukan tetapi untuk diketahui bahwa semua sepuluh Bali Baru itu mempunyai pengelola. Jadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, Red) atau Badan Otorita. Yang tidak ada KEK nya, Badan Otorita.

Mandalika contohnya, dia berupa Kawasan Ekonomi Khusus ITDC. Kalau Danau Toba Badan Otorita. Tetapi poinnya harus memiliki Badan Pengelola. Dan poin utamanya adalah single destination, single management," kata Arief saat itu. (LAPORAN REPORTER POS--KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved