PSK Karang Dempel dan ATPKD Duduki Kantor DPRD Kota Kupang, Sampaikan 5 Tuntutan

Para PSK Karang Dempel dan ATPKD duduki kantor DPRD Kota Kupang, sampaikan 5 tuntutan

PSK Karang Dempel dan ATPKD  Duduki Kantor DPRD Kota Kupang, Sampaikan 5 Tuntutan
pos-kupang.com/ambuga lamawuran
Plang penutupan Lokalisasi Karang Dempel Kota Kupang. 

Para PSK Karang Dempel dan ATPKD duduki kantor DPRD Kota Kupang, sampaikan 5 tuntutan

POS KUPANG.COM| KUPANG- Pekerja Seks Komersial ( PSK ) Karang Dempel ( KD) didampingi Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel) ' Duduki ' Kantor DPRD Kota Kupang, Senin, ( 11/11/2019 ) di Jl. Frans Seda, Kelapa Lima, Kota Kupang.

Perwakilan Aliansi Tolak Penggusuran KD dan Program Manager Organisasi Perubahan Sosial Indonesia ( OPSI NTT, ) Mathias Kayun kepada POS KUPANG.COM mengatakan: " Tujuan kami ke DPRD Kota mau menagih janji pada tanggal 7 Oktober 2019 bahwa Wakil Ketua DPRD Kota Kupang akan melakukan rapat dengar pendapat tetapi sampai detik ini belum ada konfirmasi dari DPRD kota. Kami sudah melayangkan surat ke DPRD tetapi setelah dikonfirmasi katanya ada reses, BIMTEK dan kunjungan kerja sehingga kami tetap sabar. Kami tetap melayangkan surat audiens ke DPRD Kota kemarin tetapi belum ada respon sehingga kami datang ke sini untuk menanyakan surat kami. Kami tetap saja berupaya melakukan pengaduan di DPRD kota tetapi tetapi sampai detik ini DPRD Kota seolah-olah apatis terhadap persoalan ini, " ujar Mathias menjelaskan.

Konser Untuk Rumah Tuhan di Kota Kupang Jodie Idol Menangis

Aspirasi yang coba di suarakan oleh Aliansi Tolak Penggusuran KD diterima dan difasilitasi oleh oleh Ketua DPRD Kota Kupang dari Fraksi PDI P, Yeskiel Loudoe didampingi Maudi Dengah, Richard Odja, Yeky Tobias Feoh, Simon Dima, Livinstone RK di ruangannya.

Lebih lanjut dikatakan Mathias, ada beberapa pesan yang coba kami sampaikan: Pertama, ada sekitar 30 Pekerja Sex Komersial ( PSK ) yang ada di KD belum mendapatkan haknya sebagaimana dana kompensasi yang dijanjikan Walikota Kupang sebesar Rp.6.000.000.- belum direalisasikan.

Pemred Pos Kupang Silahturahmi ke Badan Pelayanan Perbatasan Provinsi NTT

Kedua, Adanya indikasi pelanggaran HAM bahwa mekanisme pemulangan yang dilakukan oleh walikota itu ada satu kepentingan karena sekitar 30 orang PSK belum mendapatkan kompensasi.

Ketiga, SK Walikota Kupang No.176/KEP/HK/2018 sesuai amanat Kementerian Sosial bahwa di tahun 2019 bebas prostitusi tetapi faktanya banyak hotel di Kota Kupang masih berkedok prostitusi sampai detik ini beberapa hotel di sekitar kelapa lima masih bermodus prostitusi.

Itu artinya, tidak berjalan baik dan kami menduga bahwa Walikota Kupang memelihara prostitusi atau membiarkan prostitusi beredar sebab instrumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk bebas prostitusi masih tembang pilih.

Keempat, deklarasi penutupan KD masih menyisahkan persoalan bahwa di samping 30 orang PSK yang belum mendapatkan haknya sebagaimana yang telah dijanjikan, ke-30 PSK tersebut tinggalnya berpencar karena takut POL-PP dan juga dari 68 orang yang telah dipulangkan ini, beberapa orang PSK diantaranya terindikasi HIV AIDS.

"Jadi, ketika mereka dipulangkan, mereka ( PSK ) tidak mendapatkan surat rujukan sebab syarat bagi mereka untuk mengambil obat mesti mendapatkan surat rujukan dari POKJA, Dinas Kesehatan atau puskesmas sehingga ketika mereka tiba ke daerah asalnya, melalui rujukan itu mereka bisa mengambil obat. Tetapi, faktanya pada tanggal 1 Januari 2019 berhentilah POKJA dan di bulan Oktober mereka dipulangkan dengan tidak mendapatkan surat rujukan," katanya.

Kelima, dari 68 orang PSK yang telah dipulangkan itu, ada 11 PSK yang biaya transportasinya ditanggung oleh mereka sendiri sedangkan 2 PSK dari Timor Amfoang dan Rote dalam realisasinya hanya mendapatkan Rp. 2.50000.- padahal yang dijanjikan sebesar Rp. 6.000.000, " Kata Mathias.

Ketua DPRD Kota Kupang dalam upaya menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Tolak Penggusuran KD mengatakan : " Saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi, kalo mereka mau tutup; tutup semua, jangan kasih tinggal separuh berkeliaran. Mesti ada ketegasan dari pemerintah jadi tidak boleh pandang bulu; siapa pun ditutup. Kalau mau bebas prostitusi ya seluruhnya dan tidak boleh setengah-setengah dan ini jadi tugas Ketua Komisi A dan teman-teman atau pemerintah kurang dapat uang dari KD ko, ? ucapnya geram.

Sambung Yeskiel, Nanti, kalo katong punya waktu pas karena ini katong mau sidang, nanti ada luang ketong sesuaikan ko jadi beta sonde bisa janjikan besok memang karena ketong punya agenda ini tidak bisa diubah-ubah. Pokoknya, apa yang bu sudah lapor akan secepatnya saya berkoordinasi dengan pemerintah sehingga bapak ibu punya kerinduan nanti beta akan selesaikan, " ucap Yeskiel.

Sambung Yeskiel, nanti beta tanya di dong pada sidang nanti, berarti pemerintah; ini orang dong makan uang berapa juta lebih, tandasnya kesal. ( CR3 )

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved