Pemerintah Bersikukuh Tak Pakai KUA PPAS Hasil Banggar, Sejumlah Anggota DPRD TTU Walk Out

Pihak Pemerintah Bersikukuh Tak Pakai KUA PPAS Hasil Banggar, Sejumlah Anggota DPRD TTU Walk Out

Pemerintah Bersikukuh Tak Pakai KUA PPAS Hasil Banggar, Sejumlah Anggota DPRD TTU Walk Out
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Suasana lanjutan sidang III RAPBD TTU tahun 2020 di ruang sidang utama DPRD TTU, Senin (11/11/2019). 

Pihak Pemerintah Bersikukuh Tak Pakai KUA PPAS Hasil Banggar, Sejumlah Anggota DPRD TTU Walk Out

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU) bersikukuh tidak memakai dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA PPAS) hasil kerja Badan Anggara ( Banggar) DPRD TTU dengan pemerintah yang telah disepakati bersama beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah tetap bersikukuh memakai dokumen KUA PPAS berdasarkan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dibahas dalam sidang RAPBD TTU. Akibatnya, sejumlah anggota DPRD yang merupakan anggota banggar mengancam tidak membahas anggaran tersebut.

Pusat Bahasa Unipa Ditantang Tingkatkan Mutu Lulusan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten TTU, Karolus B Sonbai mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pembahasan anggaran dalam rapat pembahasan RAPBD TTU jika tetap bersikukuh memakai KUA PPSS yang diusulkan pemerintah.

Karolus mengatakan, dirinya baru mengikuti pembahasan anggaran pada lanjutan sidang III untuk membahas RAPBD TTU tahun 2020, apabila pemerintah menggunakan dokumen hasil keputusan banggar.

Pengunjung Membludak Saat Dengar Kesaksian Sekda NTT Dalam Sidang Korupsi NTT Fair

Sementara itu, Ketua Fraksi Indonesia Sejahtra DPRD TTU, Arifintus Talan mengungkapkan sebagai anggota banggar dirinya sudah diperiksa oleh pihak penyidik Dirkrimsus Polda NTT selama dua hari berturut-turut terkait dengan masalah selisih anggaran dalam KUA PPAS tersebut.

Oleh karena itu, kata Arifintus, dirinya lebih memilih untuk walk out dari sidang lanjutan pembahasan RAPBD, jika masih menggunakan dokumen yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

"Kenapa saya memutuskan untuk walk out, karena memang saya sudah diperiksa oleh penyidik Dirkrimsus Polda NTT sesuai hasil kerja banggar," tegasnya.

Arifintus menambahkan, jika dirunya mengikuti pembahasan anggaran sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh pemerintah, maka itu berarti dirinya menyetujui perubahan angka yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak.

Arifintus menambahkan, dirinya tidak ingin terjerat di dalam proses pembahasan, hal itu karena proses tersebut berkonsekuensi terhadap hukum. Apalagi, ungkap Arifintus, sebelum APBD ditetapkan dirinya telah di wanti-wanti oleh penyidik Dirkrimsus Polda NTT.

"Oleh karena itu, kesimpulan saya, jika dokumen yang dipakai dalam pembahasan ini menggunakan dokumen yang diusulkan oleh pemerintah, maka saya Arifintus Talan dari Fraksi Indonesia Sejahtra menyatakan mengundurkan diri dari proses ini," ungkapnya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan anggota banggar lainnya seperti Fabianus Alisiono, Agustinus Siki, Theodorus Tahoni, Hilarius Ato, dan Frengky Saunoah serta anggota banggar lainnya. Mereka menyatakan tidak akan mengikuti sidang apabila masih menggunakan dokumen yang diusulkan oleh pemerintah. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved