Kades Babulu Selatan Jadi Tersangka, PMD Malaka Persiapkan Penjabat Kades

konsultasi hukum terkait status kepada desa Babulu Selatan sebelum kades yang bersangkutan diberhentikan sementara.

Kades Babulu Selatan Jadi Tersangka, PMD Malaka Persiapkan Penjabat Kades
Pos KUPANG/DION KOTA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Agustinus Nahak 

Kades Babulu Selatan Jadi Tersangka, PMD Malaka Persiapkan Penjabat Kades

POS-KUPANG.COM| BETUN----Setelah Kades Babulu Selatan, Paulus Lau ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan gadis 16 tahun, Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka sedang mempersiapkan penjabat kepala desa Babulu Selatan.

Sesuai jadwal, pelantikan penjabat kepala desa se-Kabupaten Malaka akan dilaksanaka Desember 2019 mendatang.

Hal itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak kepada Pos Kupang.Com saat dikonfirmasi, Senin (4/11/2019). Menurut Agustinus, secara formal, kepala desa yang tersandung masalah hukum akan diberi sanski. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Terkait dengan Kades Babulu Selatan, Paulus Lau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Belu, Agustinus mengatakan, kades yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dan pemerintah akan mempersiapkan penjabat kepala desa guna melaksanakan roda pemerintah desa yang bersangkutan.

"Kita lagi mempersiapkan penjabat kepala desa. Memang jadwal pelantikan para penjabat kepala desa di Malaka bulan Desember", kata Agustinus.

Agustinus juga masih melakukaan konsultasi hukum terkait status kepada desa Babulu Selatan sebelum kades yang bersangkutan diberhentikan sementara.

Menurut Agustinus, pemerintah menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut diproses secara hukum namun secara adat juga perlu dilakukan sehingga kondisi kehidupan sosial masyarakat pasca kejadian itu bisa pulih kembali.

"Proses hukum tetap berjalan tetapi kita juga lakukan secara adat agar menetralisir situasi dan kondisi masyarakat di sana. Lewat camat sudah pernah pergi mau damai secara adat tapi saat itu, kepala desa belum ada karena ke lari ke Timor Leste sehingga perdamaian secara adat belum dilakukan", kata Agustinus.

Kata Agustinus, untuk Desa Babulu Selatan mesti ada penjabat kepala desa karena berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Duh, Mulan Jameela Tak Tahu Mitra Kerjanya di Komisi VII DPR RI Sampai Salah Datangi Undangan,Sibuk?

Warga Minta Pemda Nagekeo Perbaiki Jalan Raja-Maunori, Begini Kondisinya

Pasalnya, dokumen pengelolaan keuangan desa harus ketahui dan ditandatangani pejabat yang dilantik seperti kepala desa dan penjabat kepala desa. Bila kepada desa berhalangan maka minimal penjabat kepala desa. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved