3 Bulan Pelaksanaan Tax Amnesty, Sony Libing: Pemprov NTT Melampaui Target

Selama 3 bulan pelaksanaan Tax Amnesty, Zeth Sony Libing: Pemprov NTT melampaui target

3 Bulan Pelaksanaan Tax Amnesty, Sony Libing: Pemprov NTT Melampaui Target
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Jumat (1/11/2019). 

Selama 3 bulan pelaksanaan Tax Amnesty, Zeth Sony Libing: Pemprov NTT melampaui target

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kebijakan tax amnesti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019 telah dilaksanakan sejak 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019.

Kebijakan tersebut memuat, menghapus denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mengahapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) plat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menargetkan pemasukan dari kebijakan tersebut sebesar Rp 41 milyar.

Komisi I DPRD Kota Kupang Temukan Berbagai Persoalan di Kecamatan Oebobo dan Kota Raja

Namun demikian, selama 3 bulan implementasi kebijakan tersebut telah melampaui target hingga mencapai Rp 42,843 milyar atau jika dipresentasikan sebesar 102 persen dari target realisasi.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si ketika ditemui POS-KUPANG.COM mengatakan, pelaksanaan kebijakan Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat juga terdapat catatan rekomendatif.

Pilkada 2020 - Pendaftaran Balon di PDIP dan Golkar Tanpa Mahar

Catatan tersebut ialah lebih gencar melakukan sosialisasi ke tingkat desa dan kelurahan sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh para wajib pajak.

"Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak yang ada di desa-desa yang secara geografis yang sulit dijangkau atau mereka yang berada di area blank spot atau area di mana internet nggak (tidak) bisa masuk. Itu yang kami mau tingkatkan andaikata gubernur akan melanjutkan kebijakan ini. Maka kami akan lebih menitikberatkan pada sosialisasi pada wajib pajak yang ada di desa-desa" katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/11/2019).

Bahkan lanjut dia, jika kebijakan tersebut dilanjutkan, maka demi mendekatkan pelayanan akan dilakukan penarikan pajak di kantor desa atau kantor camat.

"Bisa jadi kami juga merencanakan lebih mendekatkan kebijakan ini kepada masyarakat dengan melakukan pelayanan di kantor desa atau kantor camat. Jadi tidak harus mereka ke ibukota kabupaten atau kantor Samsat, tapi kami lah yang akan mendekati mereka di kantor lurah, kantor desa atau kantor camat untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat menjangkau," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved