Proses Mediasi Gagal, Gugatan Ganti Rugi Lahan emef Lanjut Ke Pungujin Pokok Perkara

kekuasaan Neno Mella yang sudah diakui Pemda TTS sesuai peta yang dikeluarkan Belanda termasud wilayah Polen di dalamny

Proses Mediasi Gagal, Gugatan Ganti Rugi Lahan emef Lanjut Ke Pungujin Pokok Perkara
POS KUPANG/DION KOTA
Nampak suasana mediasi antara pihak penggugat dan tergugat ganti rugi lahan temef senilai 312 Miliar di ruang mediasi Kantor Pengadilan Negeri Soe yang di pimpin langsung Kepala Pengadilan Negeri Soe, I Wayan Yasa, SH., MH 

Proses Mediasi Gagal, Gugatan Ganti Rugi Lahan Temef Lanjut Ke Pungujin Pokok Perkara

POS-KUPANG.COM|SOE - Proses mediasi antara pihak penggugat ganti rugi lahan temef senilai 312 Miliar, Fransiskus Mella dan para pihak tergugat kembali berlanjut, Kamis (31/10/2019) siang di ruang mediasi kantor Pengadilan Negeri Soe.

Namun sayangnya, proses mediasi yang dipimpin langsung Kepala Pengadilan Negeri Soe, I Wayan Yasa, SH., MH tidak berhasil.

Masing-masing pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga proses dilanjutkan ke pengujian pokok perkara gugatan.

Kepala Pengadilan Negeri Soe, I Wayan Yasa yang ditemui usai proses media mengatakan, dalam proses mediasi pihak penggugat mengajukan tiga keinginan yaitu, pengakuan atas status sebagai raja, diberikannya hak-hak sebagai raja dan adanya imblan material atas pengakuan sebagai raja, namun besarannya tidak ditentukan berapa.

Namun, hal ini enggan dipenuhi pihak tergugat sehingga proses mediasi gagal.

"Setelah proses mediasi gagal maka akan dilanjutkan dengan persidangan untuk pengujian pokok perkara. Jadwal persidangan akan segera ditentukan dan disampaikan kepada kedua pihak," ungkap Wayan.

Terpisah, kuasa hukum penggugat, Akhmad Bumi, SH membenarkan jika proses mediasi tidak berhasil karena tidak ada titik temu. Dalam mediasi ketiga tersebut, pihak penggugat mengajukan sejumlah dokumen diantaranya, legal standing status Nino Mella sebagai raja.

Dimana tahun 1934 Nino Mella mendatang bintang penghargaan dari Belanda yang diterima di cipanas.

Terkait obyek sengketa, pihak penggugat menunjukkan peta yang dikeluarkan Belanda tahun 1911 dan 1912 dan diterbitkan Belanda 1934.

Halaman
12
Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved