PDI-P Ingatkan Nasdem Jangan Berpolitik Dua Kaki, Koalisi di Ujung Tanduk, Reaksi Surya Paloh?

PDI-P Ingatkan NasDem Jangan Berpolitik Dua Kaki, Koalisi di Ujung Tanduk, Reaksi Surya Paloh?  

POS-KUPANG.COM - Tanda-tanda parpol Koalisi pendukung Jokowi pecah kongsi mulai terlihat. Setelah NasDem bertemu PKS, Wakil Sekjen PDI-Perjuangan, Arif Wibowo beri peringatan keras agar Partai besutan Surya Paloh itu tidak berpolitik dua kaki.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Arief Wibowo menegaskan bahwa seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah untuk taat asas, menjaga sikap dan berpolitik secara etis.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman, Rabu kemarin.

Arif pun mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak mempraktikkan politik dua kaki.

• Sidang Paripurna DPRD Ricuh, Dua Anggota Fraksi PDIP Nyaris Berkelahi, Simak Kisahnya

"Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan," ujar Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Dengan demikian tidak boleh seharusnya politik dua kaki, itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah," ucap Arif.

Menurut Arif, seluruh parpol koalisi saat ini memiliki kewajiban untuk menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian seharusnya parpol perlu memastikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi.

Adapun tugas dan fungsi pemerintah yakni meningkatkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang.

"Sebagai partai utama koalisi pemerintahan kita tentu bermaksud mengingatkan pada semua partai yang selama ini sudah menyatakan komitmennya bekerja dengan baik untuk memenangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Arif.

• Politisi Partai NasDem Johnny Plate Jadi Menkominfo RI, Ini Pesan Prof. Dr. Fransiskus Bustan, M.Lib

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

• Surya Paloh Sebut NasDem Bakal Oposisi, Kecewa Prabowo Masuk Kabinet Jokowi?

Mustafa Kamal mengatakan, PKS menghormati sikap politik Partai NasDem yang berada di dalam pemerintahan.

Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.(*)

Surya Paloh Sebut NasDem Bakal Oposisi, Kecewa Prabowo Masuk Kabinet Jokowi?

Ketua Umum Partai NasDem memberikan signal bahwa partainya siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Seperti diketahui, Partai NasDem merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Signal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai NasDem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, NasDem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Pernyataan Surya Paloh tersebut menanggapi pertanyaan media terkait posisi NasDem ketika Jokowi sudah mulai memanggil calon menteri ke Istana Negara, Senin (21/10/2019).

Hingga pukul 16.30 sudah ada sebelas orang yang menyambangi Istana.

Mereka yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Bos NET TV Wishnutama.

Selanjutnya, pengusaha Erick Thohir, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Mensesneg Pratikno, relawan Jokowi-Ma'ruf Fadjroel Rachman dan peneliti Populi Center Nico Harjanto.

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.

Surya sebelumnya menyatakan, bila seluruh partai menjadi koalisi pemerintahan, dikhawatirkan sistem check and balance akan hilang. Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.

"Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto usai bertemu Jokowi di Istana Negara, mengaku, diminta Presiden Jokowi untuk memperkuat kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pada Senin (21/10/2019) sore, Prabowo bersama dengan wakil Ketua Gerindra Edy Prabowo menghadap Jokowi selama kurang lebih satu jam, pukul 16.05‎ WIB hingga 17.10 WIB.

"Saudara-saudariku sekalian saya baru saja menghadap bapak presiden RI, yang baru kemarin dilantik.‎ Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari diminta dan kami siap membantu," tutur Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Prabowo melanjutkan Jokowi telah mengizinkan dirinya untuk menyampaikan ke publik bahwa dirinya diberi posisi sebagai menteri di bidang pertahanan.

Diminta Bantu Presiden Jokowi di Bidang Pertahanan, Prabowo: Saya Akan Bekerja Sekeras Mungkin (KompasTV)

Dia berjanji akan bekerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang telah ditentukan Jokowi sebagai kepala negara.

"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan bahwa saya diminta bantu di bidang pertahanan. Tadi sudah diberi beberapa pengarahan‎," tegasnya.

Lebih lanjut untuk Eddy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri. Apa posisinya? Baru akan disampaikan Jokowi sendiri pada Rabu (23/10/2019) esok.

"Untuk posisi saudara Eddy, pak presiden yang akan umumkan. Beliau (Presiden) yang akan umumkan hari Rabu‎. Oke ya, Gerind yang dipanggil dua," Prabowo. (*)