Pengangkatan Sekda Sumba Barat Daya Tidak Sesuai Surat Gubernur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Pengangkatan Sekda Sumba Barat Daya oleh Bupati Sumba Barat Daya, dr. Kornelius Kodi Mete bertentangan dengan surat gubernur NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan hal ini pada acara rapat kerja gubernur bersama bupati, walikota, camat, lurah dan para kepala desa se-NTT di GOR Flobamora, Kamis (24/10/2019).

Saat itu Viktor menanyakan Bupati Sumba Barat Daya dan saat itu Wakil Bupati Sumba Barat Daya , Marthen Christian Taka,S.Ip langsung berdiri. Viktor kemudian meminta Christian duduk.

"Sampaikan ke Bupati Sumba Barat Daya, bahwa pengangkatan Sekda itu bertentangan dengan surat gubernur. Kalau dia tidak masuk, maka sebagai gubernur, ingat baik-baik, ini kalian punya gubernur ini lain. Saya akan masuk periksa dia dan kerahkan seluruh kekuatan untuk berhentikan dia,itu perlawanan terhadap pemerintah provinsi," kata Viktor.

Saat itu, Viktor dengan nada tegas mengatakan, ingat baik-baik, karena beda dan secara terbuka dia menyampaikan bahwa Sumba Barat Daya mengangkat Sekda yang sudah diberhentikan gubernur.

"Ingat baik-baik, ini beda. Secara terbuka saya sampaikan kepada seluruh bahwa bupati ini mengangjat sekda yang sudah diberhentikan gubernur. Lima tahun itu dapat diberhentikan, dievaluasi dan setelah ada surat dari bupati ke gubernur, menyetujui,membaca UU msks lima tahun dapat dievaluasi. Dia angkat kembali tanpa open biding,itu menyalahi," katanya.

Dikatakan, apabila terus seperti itu, maka dirinya akan memerintahkan kepada inspektorat untuk memeriksa. Apabila terbukti, dirinya memerintahkan jaksa untuk masuk dan angkat sebab hal itu kehormatan seorang gubernur.

"Kalau ada yang main-main saya tidak akan tolerir. Saya bilang baik-baik bahwa kalian punya gubernur ini bukan gubernur biasa. Saya berhadapan ,mau siapapun yang datang mau miring dengan saya,saya lipat. Ingat baik-baik dan tolong bapak wakil sampaikan ke bapak bupati,sebagai gubernur memerintahkan untuk kembalikan dan proses open biding untuk dapat pejabat definitif," ujarnya.

Dikatakan, apabila tidak maka dia (bupati) berhadapan,berlawanan dengan peraturan perundang-undangan terhadap gubernur. "Itu ada perlawanan terhadap pemerintah pusat dan itu saya bisa masuk sekaligus pemeriksaan dan terbukti saya serahkan ke jaksa untuk periksa," katanya.
Viktor juga mengingatkan kepada semua bupati yang ada agar semangat dalam membangun daerah NTT. (*)