Alasan Presiden Jokowi Pilih Johnny G Plate Putra Manggarai NTT Jadi Calon Menteri, Bangga

Alasan Presiden Jokowi Pilih Johnny G Plate Putra Manggarai NTT Jadi Calon Menteri, Lihat Prestasinya

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Minggu (29/9/2019). 

Dan akhirnya melanjutkan studinya di UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA, JAKARTA.

Perjalanan Politik

1980-1985, PMKRI, ANGGOTA, JAKARTA
1980-1985, MENWA BATALYON XI MAHAJAYA, ANGGOTA, JAKARTA
1985-2013, PMKRI, ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN, JAKARTA
2010-2013, PKDI, KETUA DEWAN PERTIMBANGAN, JAKARTA
2012-2013, PDKI, KETUA MAHKAMAH, JAKARTA
2010-2013, DEWAN KEHORMATAN, ISKA, JAKARTA 2012-2015, PRESIDIUM PUSAT PEMUDA KATOLIK, PENASEHAT AWAM, JAKARTA
Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP NasDem

Presiden Jokowi akan umumkan jajaran menteri di kabinetnya, hari ini, Senin (21/10/2019) pagi, Ma'ruf Amin segera bertolak ke Jepang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan jajaran menteri di kabinetnya, Senin (21/10/2019) pagi.

Pelantikan jajaran menteri itu dikonfirmasi oleh Jokowi sebelum pelantikannya, Minggu (20/10/2019).

"Ya, besok (Senin, red) pagi akan saya kenalkan," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, sebelum berangkat ke acara pelantikannya di gedung DPR/MPR.

Foto bersama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan jajaran menteri Kabinet 2014-2019 yang diupload akun Facebook Presiden Joko Widodo sebagai apresiasi dan penghormatan melepas masa purnabakti Jusuf Kalla. (Facebook Presiden Joko Widodo)
Sementara, setelah pelantikan, Ma'ruf Amin langsung terbang ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Jepang yang baru.

Jika jumlah kementerian berjumlah 34, maka jumlah menteri asal parpol yang sebanyak 16 orang sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya.

Jokowi sempat menyebut komposisi menteri dari parpol akan berjumlah 45 persen, sedangkan menteri profesional lebih banyak yakni 55 persen.

Namun, saat ditanya apakah ada kader parpol non koalisi yang akan masuk kabinet, Jokowi tak menjawab.

Ia meminta wartawan untuk melihat langsung saat pengumuman menteri.

Selain itu, ada pula menteri lama yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

"Menteri lama ada, masih banyak, tapi yang baru lebih banyak," kata dia.

Saat ditanyai apakah ada lembaga baru, Jokowi meminta awak media untuk kembali menanti pengumuman.

Bocoran Terbaru Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf 2019-2024

Sementara itu, di tengah kabar akan diumumkannya menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf, kembali beredar bocoran terbaru daftar nama-nama yang diduga kuat akan jadi menteri.

Sejumlah nama menteri dan wakilnya tertulis dengan jelas.

Satu nama yang mencuri perhatian adalah nama politikus Gerindra, Fadli Zon.

Dalam bocoran terbaru daftar menteri tersebut, Fadli Zon ditulis sebagai Menteri Pertahanan.

Sementara itu, putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi wakil politikus Gerindra tersebut.

Namun saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Fadli Zon membantah kabar dirinya akan jadi menteri Jokowi.

"Halah, itu isu isu," ujar Fadli saat tiba di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (10/20/2019), sebagaimana dikutip dari Antara dan Kompas.com.

Fadli menegaskan, siapa saja yang akan duduk di kursi Kabinet Kerja Jilid II, diserahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden Jokowi.

Sementara, arah politik partainya juga telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Jadi, nanti kita lihat saja lah," ujar Fadli.

Terkait isu yang menyebut Gerindra merelakan tidak menjabat ketua komisi di DPR RI, karena memperoleh jabatan di pemerintahan, Fadli juga menampiknya.

"Bagaimana, pemerintahannya saja presidennya baru dilantik hari ini.

Kita belum tahu apa-apa," ujar dia.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati yang dikonfirmasi Tribunnews, kemarin menyatakan informasi seputar susunan kabinet yang beredar saat ini tidak benar.

Dia menyatakan, informasi tersebut palsu alias hoaks.

Berikut susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin yang belakangan beredar:

Kabinet Kerja II (2019-2024)

Presiden:

Joko Widodo

Wakil Presiden:

KH. Ma'ruf Amin

Menteri Koordinator:

Kabinet Kerja 2019-2024

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Moeldoko

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sri Mulyani

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pramono Anung

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri

1. Menteri Sekretaris Negara : Pratikno

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro

3. Menteri Dalam Negeri: Budi Gunawan

4. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan: Retno Lestari Priansari Marsudi

Wakil Menlu : Abdurrachman Mohammad Fahir

5. Menteri Pertahanan: Fadli Zon

Wakil Menhan: Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menteri Hukum dan HAM: Hamdan Zoelva

7. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johan Budi

Wakil Menteri Komunikasi : Nezar Patria

8. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi: Yanuar Nugroho

9. Menteri Keuangan: Chatib Basri

10. Menteri BUMN: Ignatius Jonan

11. Menteri ESDM : Archandra Taher

12. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto

13. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono

14. Menteri Perhubungan : Budi Karya Sumadi

15. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri

16. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaman: Siti Nurbaya

17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ahmad Basarah

18. Menteri Agama: Yahya Tsaquf

19. Menteri Kesehatan: Diah Saminarsih

20. Menteri Sosial: Agus Gumiwang Kartasasmita

21. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yeni Wahid

22. Menteri Pendidikan Nasional: Syafiq A. Mughni

23. Menteri Pendidikan Tinggi: Rudiantara

24. Menteri Pemuda dan Olahraga: Saifullah Yusuf

25. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Djarot Saiful Hidayat

27. Menteri Pertanian : Edi Wibowo

28. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti

29. Menteri Koperasi : Nadiem Makarim

30. Menteri Pariwisata: Abdullah Azwar Anas

31. Menteri Kebudayaan Nasional: Hilman Farid

Pejabat Setingkat Menteri

1. Jaksa Agung: Mahfud MD

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia: Hadi Tjahjanto

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tito Karnavian

Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Erick Tohir

2. Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf

Kepala Lembaga Nonstruktural

Kepala Staf Kepresidenan: Marsekal (Purn) Marsetyo

Badan Baru

1. Kepala Pusat Legislasi Nasional: Alex Lay

2. Kepala Lembaga Ekonomi & Keuangan Syariah: Erani Yustika

3. Kepala Badan Manajemen Talenta Nasional: Rieke Dyah Pitaloka

POS-KUPANG.COM - Bos Surya Paloh Diacuhkan Megawati Soekarnoputri, Johnny G Plate Tanggapi Begini, Nyindir?

Video berdurasi sekitar 15 detik itu begitu mencuri perhatian masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak, dalam video itu nampak jelas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri 'mengacuhkan'  Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan AHY.

Dikutip dari Warta Kota, saat pelantikan anggota DPR/MPR/DPD, Selasa (1/10/2019), Megawati terlihat tidak menyalami Surya Paloh saat sedang berjalan di wilayah VIP di dalam Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Orang-orang yang dilewati Megawati berdiri dan menyalami Presiden ke-5 RI itu. Momen tersebut tertangkap dari video yang beredar luas dari siaran langsung Kompas TV.

Dalam video itu pula Megawati juga melewati politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sudah mengulurkan tangan.

Video itu tersebar luas dan mengundang komentar netizen.

Ada yang memberi tanggapan positif, ada yang memberi tanggapan negatif. 

Nah, bagaimana Sekretaris Partai Nasdem, Johnny G Plate menanggapi peristiwa saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat seperti tidak menyapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh?

Menurut Johnny, peristiwa tersebut adalah hal privat dan bukan urusan partai. "Kalau gestur atau yang sejenisnya itu adalah hal privat.

Karenanya tentu menjadi urusan yang sangat pribadi. Kalau kami Nasdem mengurus masalah bangsa," ujar Johnny saat ditemu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Kami menerjemahkan dalam video itu adalah masalah personal dan privat yang kemudian diselesaikan juga secara urusan pribadi," tuturnya.

Namun demikian, Johnny mendorong masalah ini membangun sekat antara PDIP dan Nasdem ataupun melemahkan kekuatan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami (koalisi) akur dan solid, apalagi situasi saat ini harus membangun kekuatan untuk menyelesaikan agenda besar, yakni kerja sama politik lewat DPR, MPR, dan DPD.

Perlu kekerabatan politik yang kuat karena masih ada lobi-lobi politik," tutur Johnny.

Sementara itu, Surya Paloh enggan mengomentari videonya dan Megawati Soekarnoputri yang tengah viral di sosial media.

"Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Reaksi PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratiko memberi penjelasan soal peristiwa saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak menyapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Dalam video itu pula Megawati juga melewati Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah mengulurkan tangan.

Apakah video itu memperlihatkan hubungan yang tak baik antara Megawati dan Surya Paloh?

Hendrawan membantah.

"Tidak ada apa-apa, orang (Megawati) lagi jalan, dipanggil kanan-kiri. Saya juga sering," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (2/10/2019).

"Jadi kemarin begini lho, di DPP juga sering kok saat saya duduk di belakang, lalu Ibu (Megawati) lewat, salaman, dan terus ada yang manggil, itu biasa," tuturnya.

Menurut Hendrawan, peristiwa tersebut menjadi hal yang lumrah, apalagi saat acara yang kebetulan dihadiri oleh banyak pejabat penting.

"Biasa ya, apalagi yang disalami banyak."

"Jadi tidak disengaja, ketika dalam komunitas yang banyak orangnya, ada yang bisa salaman dan ada yang tidak itu biasa."

"Ini kan dibuat seolah-olah ada rivalitas antara PDIP dan Nasdem," tuturnya.

Detik-detik Megawati Lewati Surya Paloh dan AHY

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak tidak berjabat tangan dengan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri pelantikan anggota DPR RI 2019-2024, Selasa (1/10/2019).

Hal itu tampak dalam tayangan live streaming  yang diunggah di channel  YouTube Kompas TV pada Selasa (1/10/2019).

Dalam video tampak Megawati yang tengah memakai sebuah kebaya merah dengan selendang putih berjalan melewati sejumlah undangan acara pelantikan.

Kemudian Megawati pun menyalami sejumlah tokoh yang dilewatinya dengan senyuman.

Namun saat Megawati melewati depan AHY, ia terlihat tidak menyalami AHY dan langsung berjalan begitu saja.

AHY juga tertangkap kamera sempat mengulurkan tangannya untuk menggapai Megawati bermaksud menyalami putri presiden pertama Indonesia itu.

Hal yang sama Megawati lakukan saat lewat di depan Surya Paloh, ia terlihat memalingkan mukanya dan tidak menengok sama sekali ke arah Ketua Umum Nasdem itu.

Padahal Surya Paloh telah berdiri untuk menyambut Megawati yang lewat di depannya itu.

Tidak dihiraukan sama sekali oleh Megawati, Surya Paloh pun kembali duduk di kursinya.

Setelah melewati Surya Paloh, Megawati kemudian menyalami Plt Ketua Umum PP Soeharso Monoarfa.

Namun, hingga berita ini ditulis belum ada klarifikasi dari pihak terkait soal kejadian tersebut.

* Pelantikan Anggota DPR RI 2019-2024

Sementara itu, dalam acara pelantikan itu, Politikus PDIP Puan Maharani secara resmi menjabat menjadi Ketua DPR periode 2019 hingga 2024, dikutip dari Kompas.com.

Putri Megawati itu diketahui maju di daerah pemilihan (Dapil V) Jawa Tengah dengan perolehan 404.034 suara.

Sebelum resmi menjadi Ketua DPR, Puan pernah menjadi kursi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diangkatnya Puan Maharani menjadi Ketua DPR itu mencetak sejarah baru bagi Indonesia lantaran menjadi perempuan pertama yang mengemban tugas itu.

"Yang pasti nantinya ini akan pecah telur baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun ketua DPR," jelas Puan pada Selasa (1/10/2019).

Saat menjabat menjadi Ketua DPR, Puan akan didampingi oleh keempat wakilnya.

Empat wakil DPR adalah Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem serta Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Berikut Pimpinan DPR RI 2019-2024:

1. Puan Maharani sebagai Ketua DPR

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

2. Dr M Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR

Partai Golongan Karya (Golkar)

3. Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

4. Rachmad Gobel sebagai Wakil Ketua DPR

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

5. Dr. H.A Muhaimin Iskandar, M.Si. Wakil Ketua DPR

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul TANGGAPAN Surya Paloh, Video Viral Megawati Cuekin Surya Paloh dan Tolak Salami AHY di DPR, 

* Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama Indonesia, Simak Jejak Langkah Puan Maharani Anak Megawati Soekarnoputri

Puan Maharani Nakshatra Kusyala resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 usai dilantik pada Selasa (1/10/2019). Dia menjadi ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.

Publik mengenal Puan Maharani sebagai putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri sekaligus cucu Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Puan memulai pengalaman keorganisasian saat masih muda dengan menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 2006. Kemudian menjadi pengurus PDIP.

Di internal partai tersebut, Perempuan lulusan Jurusan Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015.

Puan pertama kali mengikuti pemilu pada 2009. Ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili PDIP di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali.

Puan terpilih dengan meraih 242.504 suara dan ditempatkan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.

Pada pemilu 2014, Puan Maharani kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara.

Puan kemudian ditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Puan menjadi satu-satunya menko yang tidak terkena reshuffle atau pergantian kabinet kerja jelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi pada Agustus 2015. Saat itu sejumlah menko diganti yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam.

Oleh beberapa pihak, hal itu dinilai tak lepas dari keberhasilan Puan Maharani mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pemilu 2014. Selain itu, Puan pun putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Terakhir, Puan Maharani mundur dari jabatannya di Kabinet Kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI mewakili PDIP untuk masa jabatan 2019-2024. Dia menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak, yakni 404.034 suara.

Puan Maharani juga merupakan pemilik perusahaan keluarga berupa PT Rukun Raharja (RAJA) Tbk bersama sang suami Hapsoro Sukmonohadi. PT RAJA semula bergerak di bisnis real estate, lalu berganti menjadi perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas pada 2010.

Perubahan ini dilakukan saat PT RAJA mengakuisisi PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama yang merupakan milik pribadi Hapsoro. Selanjutnya, Hapsoro menjadi Komisaris Utama PT RAJA sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

Nama Puan Maharani sempat muncul dalam pemeriksaan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Puan Maharani disebut menerima fee dari pengusaha.

Hal itu diutarakan sendiri oleh Setya Novanto di Pengadilan Tipikor pada Maret 2018 lalu. Akan tetapi Puan Maharani membantah.

Dia mendukung proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, dia menegaskan tidak pernah ikut dalam pembicaraan antara pemerintah dan DPR.

"Namun yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang jadi pernyataan Pak SN tidak benar adanya," tegas Puan pada Maret 2018 lalu.

Unjuk Gigi Kaum Perempuan di Parlemen, dari Anggota Termuda hingga Ketua DPR

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 telah selesai dilaksanakan.

Dari 575 tersebut, terdapat 118 perempuan yang mampu melenggang ke Senayan.

Tak hanya itu saja, peningkatan tersebut terasa lebih spesial karena ada dua perempuan yang mampu mencatatkan diri sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR dan satunya lagi dilabeli anggota DPR termuda.

Siapa saja mereka?

* Puan Maharani Jabat Ketua DPR

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR yang baru, Puan pernah menduduki kursi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) pada era Presiden Joko Widodo.

"Yang pasti nantinya ini akan pecah telur baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun ketua DPR," kata Puan seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Selain itu, Puan akan berusaha merubah citra DPR dengan strategi yang ia miliki setelah dirinya selesai dilantik menjadi Ketua DPR RI.

 "Ya tentu insyaallah nanti saya baru bisa menyampaikan hal tersebut (strategi) kalau sudah dilantik sebagai ketua DPR. Namun terkait hal-hal tersebut pun saya harus rembukan dulu dengan pimpinan yang baru secara internal," kata Puan.

Tak hanya itu, Puan juga mengungkapkan bahwa politik mempunyai dinamika yang berkembang serta dinamis.

"Politik itu dinamikanya berkembang, dinamikanya sangat dinamis namun ternyata bisa juga menghasilkan perempuan perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indonesia," ujarnya.

Nantinya, Puan akan didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yakni Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

* Hillary Brigitta Lasut, anggota DPR termuda

Perempuan berusia 23 tahun ini maju dari Sulawesi Utara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I dan mampu meraih sebanyak 70.345 suara pada Pemilu 2019.

Sedangkan ibu Hillary merupakan mantan Bupati Minahasa Tenggara masa jabatan 2008-2013.

Dikarenakan hal tersebut, Hillary pun terinspirasi untuk terjun ke politik.

 Tak berhenti disitu saja, Hillary melanjutkan studi S2 di Washington University.

"Kalau di Partai Nasdem kita itu diminta memberikan tiga pilihan. Pilihan saya itu di Komisi III karena background saya hukum, di Komisi I untuk pertahanan ya karena masih di koridor yang sama," kata Hillary kepada Kompas.com, Senin (2/9/2019).

"Dan sebenarnya di dalam hati saya karena memang saya dari Sulawesi Utara walaupun saya tahu saya akan berada untuk kepentingan Indonesia, saya ingin berada di Komisi X supaya boleh kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan bisa bergerak lebih banyak di sana," ucap dia.

(Tribunnews, Kompas.com)

Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved