Penjualan Tiket Satu Pintu ke TNK Belum Diterapkan

Sebelumnya juga dia menyampaikan bahwa surat dari Bupati Mabar terkait hal itu belum dibalas oleh Dirjen KSDAE KLHK.

Penjualan Tiket Satu Pintu ke TNK Belum Diterapkan
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Pemandangan dari puncak Pulau Messah, Labuan Bajo. 

Penjualan Tiket Satu Pintu ke TNK Belum Diterapkan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Penjualan tiket atau pungutan retribusi satu pintu ke Taman Nasional Komodo (TNK) hingga akhir Bulan Oktober 2019 ini belum diterapkan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sebelumnya sudah mewacanakan pelayanan retribusi satu pintu itu.

"Sampai sejauh ini belum ada jawaban dari KLHK ( Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Red). Kami masih berupaya supaya Januari 2020 bisa diterapkan," kata Kepala Disparbud Mabar Gusti Rinus, kepada POS--KUPANG.COM, Senin (21/10/2019).

Sebelumnya juga dia menyampaikan bahwa surat dari Bupati Mabar terkait hal itu belum dibalas oleh Dirjen KSDAE KLHK.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Mabar Agustinus Ch Dula menyampaikan bahwa masih ada potensi besar untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak tetapi tidak bisa diperoleh karena belum diterapkan penjualan tiket satu pintu. Misalnya ke Taman Nasional Komodo.

"Secara kasat mata kita bisa lihat kapal-kapal digunakan sebagai hotel. Pemilik kapal yang tidak bayar pajak tidak pernah merasa bersalah. Tidak pernah merasa bahwa saya ini wajib bayar pajak. Mungkin dia pikir, kalau kamu tidak minta, saya tidak bayar. Seandainya petugas kita turun minta pajak, pasti mereka bayar. Tetapi sampai di sana, jangan minta es jeruk atau jus advokat," kata Agustinus.

Dia menyampaikan itu dalam rapat pariwisata membahas pengaturan jalur masuk alur kapal dan penjualan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK), melalui sistem satu pintu, Rabu (18/9/2019).

Rapat yang digelar di ruang rapat Bupati Mabar itu dihadiri sejumlah pihak, termasuk Ketua DPRD, Edistasius Endi.

Menyoal penjualan tiket satu pintu masuk ke TNK, Ketua DPRD Mabar, Edistasius Endi, mengatakan, tidak boleh hanya karena pertimbangan penambahan PAD. Lebih dari itu berkaitan dengan ekosistem dan konservasi.

"Kenapa satu pintu, menurut saya yang paling penting untuk menjaga ekosistem, baik di laut maupun di darat, Pulau Komodo atau Rinca. Kalau tidak dibuat sistem terkait kapal yang tonasenya besar, maka bisa merusak terumbu karang di wilayah perairan Manggarai Barat," tegas Edistasius.

Menurutnya, perairan di daerah itu harus betul-betul dijaga, khususnya berkaitan dengan sampah.

Kamu Ingin Miliki Berat Badan Ideal? Pilihlah Menu dari Dapur Sehat C P D K

Jokowi - Maruf Harus Perhatikan Juga Masalah Korupsi

BREAKING NEWS Live Streaming Senin Ini Presiden Jokowi Perkenalkan Kabinet Mahud MD Tiba di Istana

"Tidak hanya soal PAD, itu unsur ke sekian, itu hanya dampak. Tetapi supaya menjaga perairan kita bebas dari sampah. Ke mana pun kapal bisa dimonitor. Dia buat apa, dia bawa tamu siapa. PAD hanya dampak lanjutan," tegas Edistasius. (LAPORAN REPORTER POS--KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved