News

82 Desa di Sumba Barat Daya Belum Cairkan Dana desa Tahap Dua, Ini yang Dilakukan Bupati Kodi Mete

Bupati Kodi Mete meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SBD segera turun lapangan mengecek persoalan yang terjadi dan segera menuntaskannya.

82 Desa di Sumba Barat Daya  Belum Cairkan Dana desa Tahap Dua, Ini yang Dilakukan Bupati Kodi Mete
Pos Kupang.com/Petrus Piter
Bupati dan Wabub SBD, dr.Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP menggelar jumpa pers di halaman depan kantor DPRD SBD setelah setelah menghadiri rapat istimewa pengambilan sumpah dan pelantikan 35 anggota DPRD SBD periode 2019-2024 dan penyampaian pidato perdana bupati dan wabub SBD, Senin (9/9/2019) 

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter

POS KUPANG, COM, TAMBOLAKA - Bupati Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete, mengakui sampai Oktober 2019 ini masih terdapat 82 dari 173 desa di daerah itu belum mencairkan dana desa tahap dua.

Desa-desa itu belum memasukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBD.

Bupati Kodi Mete meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SBD segera turun lapangan mengecek persoalan yang terjadi dan segera menuntaskannya.

Untuk mempermudah pencairan dana desa, Bupati Kodi Mete segera menerbitkan peraturan bupati (Perbup) mendelegasikan kewenangan kepada camat untuk mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa.

"Saya ingatkan para camat dan kepala desa agar tidak kongkalikong dalam mencairkan dana desa," ujar Bupati Kodi Mete dalam pertemuan dengan para kepala desa, fasilitator desa dan para camat di Hotel Sinar Tambolaka, Jumat (18/10/2019).

Pertemuan ini membahas percepatan transfer alokasi dana desa.
Bupati Kodi Mete menyebut permasalahan pengelolaan dana desa terletak pada sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berjalan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, belum sinerginya lembaga desa dengan pendamping dan aparatur desa.

Selain itu, kurang disiplinnya kepala desa dan staf dalam mengelola sistem pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan tidak tepat waktu.

"Dulu tidak ada uang, kita cari setengah mati. Sekarang ada uang di desa tetapi bingung menggunakannya untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat desa," tegasnya.

Ia menambahkan mendelegasikan wewenang kepada camat untuk mengeluarkan rekomendasi pencairan dana merupakan salah upaya pemerintah memperpendek alur pencairan dana desa sehingga tidak membingungkan kepala desa. *

Penulis: Petrus Piter
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved