Begini Pendapat Ketua DPRD Mabar Terkait Konsitensi Pemerintah Terhadap Masalah Marina

istilah dari salah satu anggota dewan Robertus Loyman yang pada rapat sebelumnya sudah menggunakan kata itu terkait masalah marina.

Begini Pendapat Ketua DPRD Mabar Terkait Konsitensi Pemerintah Terhadap Masalah Marina
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Sidang di DPRD Mabar, Jumat (18/10/2019) 

Begini Pendapat Ketua DPRD Mabar Terkait Konsitensi Pemerintah Terhadap Masalah Marina

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO---Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi, menyebut melo drama terkait konsistensi pemerintah daerah setempat terhadap tindaklanjut rekomendasi tentang penyegelan bangunan marina yang tidak memiliki IMB dan tunggakan pembayaran galian C oleh marina.

Edistasius menyampaikan itu saat memimpin sidang penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2020.

Sidang itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Mabar, Jumat (18/10/2019).

Edistasius menyentil kata melo drama itu katanya meminjam istilah dari salah satu anggota dewan Robertus Loyman yang pada rapat sebelumnya sudah menggunakan kata itu terkait masalah marina.

"Pada rapat kali lalu, PLT Pol PP tegas mengatakan segel. Dinas Perumahan juga omong hentikan pembangunan marina yang tanpa IMB. Hanya karena hari itu capek, kalau tidak langsung pergi segel dan hentikan hari itu. Begitu hari berikutnya pergi, ternyata berbalik. Apakah ini yang dimaksud dengan melo drama. Jangan dilanjutkan melo dramanya, hentikan," tegas Edistasius.

Menurutnya masalah bangunan marina yang tanpa IMB serta tunggakan galian C, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi DPRD juga.

"Tidak hanya pemerintah yang malu, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, kita semua ini. Kalau sampai BUMN memberikan contoh buruk maka serentetan kebijakannya bisa tidak dipercaya oleh rakyat. Saya pastikan, kami akan selalu bertanya tentang masalah ini," kata Edistasius.

Terkait Surat Peringatan (SP) dari pemerintah sebelum melakukan penyegelan bangunan marina yang tanpa IMB, Edistasius menyoroti tentang rentang waktunya.

"Masa antara SP satu dan SP dua jaraknya lama sekali. Mudah-mudahan ini tidak bagian dari melo drama," kata Edistasius.

Sementara itu anggota DPRD Marten Mitar, meminta pemerintah untuk lebih terbuka terkait dengan persoalan marina.

Ramalan Zodiak CINTA Sabtu, 19 Oktober 2019, Capricorn Manjakan Gebetan, Scorpio Boros untuk Dia

Baru Dilantik Jadi Anggota DPR,Mulan Jameela Istri Ahmad Dhani Ditegur KPK Gegara ini,Mau Ditangkap?

"Ada satu pernyataan dari ASDP terkait bangunan baru marina sampai IMB tidak keluar, ternyata hambatannya di pemerintah karena terkait sertifikat. Pemerintah perlu memberi informasi lebih terbuka," kata Marten. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servan Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved