Soal UU KPK Hasil Revisi, Ini Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo Kepada Presiden Jokowi

Soal UU KPK hasil revisi, ini harapan Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Presiden Jokowi

Soal UU KPK Hasil Revisi, Ini Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo Kepada Presiden Jokowi
KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
Ketua KPK Agus Rahardjo saat berbicara ditengah-tengah mahasiswa UGM yang mengelar aksi di depan Grha Sabha Pramana. Para mahasiswa ini mengelar aksi untuk mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK. 

Soal UU KPK hasil revisi, ini harapan Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Presiden Jokowi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Soal UU KPK hasil revisi, ini harapan Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Presiden Jokowi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo bersedia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) terhadap UU KPK hasil revisi, setelah dilantik sebagai presiden terpilih.

"Kami masih berharap, memohon, mudah-mudahan Bapak Presiden (Jokowi) setelah dilantik, memikirkan kembali untuk bersedia menerbitkan perppu yang sangat diharapkan oleh KPK," kata Agus dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2019).

Melawan Persipura Jayapura, Pelatih Persib, Robert Rene Alberts Harapkan Maung Bandung Lakukan Ini

Terkait UU KPK hasil revisi yang secara sah mulai berlaku, Kamis (17/10/2019) ini, Agus mengatakan, pimpinan KPK sudah bertemu dengan jajaran struktural internal untuk menyusun peraturan teknis sesuai dengan UU KPK hasil revisi.

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan jajaran struktural di KPK walaupun sebelumnya kita sudah ada pertemuan. Ini untuk mengantisipasi hal yang akan dihadapi KPK (setelah UU KPK hasil revisi diberlakukan)," kata Agus.

"Yang sangat krusial, yang menyangkut banyak orang, itu terkait transisi SDM. Itu yang kita juga bicarakan jauh-jauh hari," ujar dia.

Jelang Laga Melawan Persebaya Surabaya, Persib Bandung Fokus Benahi Dua Hal Ini, Apa Saja?

Contoh lainnya adalah mengenai status pimpinan KPK yang pada UU KPK lama menyebut, pimpinan KPK adalah pejabat negara, penyidik dan penuntut umum serta bersifat kolektif kolegial.

Sementara pada UU KPK hasil revisi tidak. Dalam Pasal 21 UU KPK hasil revisi, pimpinan KPK hanya disebut sebagai pejabat negara dan bersifat kolektif kolegial.

"Misalnya di dalam perkom (peraturan komisi) itu kita menyiapkan in case misalkan itu diundangkan, yang tanda tangan surat perintah penyidikan misalnya siapa, itu tadi kita tentukan, seperti Deputi Penindakan, ada di dalam perkom itu," ujar Agus.

Namun, Agus mengaku, belum menandatangani peraturan komisi tersebut. Ia sedang meminta konfirmasi lebih lanjut kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham guna memastikan apakah UU KPK hasil revisi berlaku hari ini atau tidak.

Agus sekaligus menegaskan bahwa jajaran di KPK tetap akan bekerja seperti biasa pada Kamis ini. (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua KPK Berharap Jokowi Bersedia Keluarkan Perppu Setelah Pelantikan",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved