Kabinet Jokowi Jilid II

Hari Ini Prabowo Nyatakan Sikap Soal Kabinet Jokowi, Koalisi Atau Oposisi! Saran Kamu?

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan menyatakan sikapnya hari ini, Koalisi atau oposisi dengan pemerintah.

Editor: Adiana Ahmad
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). 

Hari Ini Prabowo Nyatakan Sikap Soal Kabinet Jokowi, Gabung Pemerintah Atau Oposisi!

POS-KUPANG.COM - Hari Ini Prabowo Nyatakan Sikap Soal Kabinet Jokowi, Gabung Pemerintah Atau Oposisi!

Publik dibuat penasaran dengan politik Partai Gerindra. Namun menurut informasi, menjelang Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan menyatakan sikapnya hari ini, Rabu (16/10/2019).

Pernyataan tersebut akan diumumkan Prabowo terkait apakah pihaknya akan menjadi koalisi atau oposisi pemerintah.

Sementara itu, isu mengenai kabinet Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan keduanya juga masih ramai dibicarakan.

Rocky Gerung Bintang ILC TV One Ingin Radikal! Merasa Dikeroyok Pendukung Prabowo dan Jokowi

Pengamat menilai menyusun kabinet pada pemerintahan kedua menjadi pekerjaan paling sulit bagi Jokowi.

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut kabar terbaru menjelang pelantikan presiden:

1. Prabowo akan nyatakan sikap hari ini

Prabowo berjabat tangan dengan Muhaimin Iskandar
Prabowo berjabat tangan dengan Muhaimin Iskandar (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor DPP PKB di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi serta membahas isu-isu politik terkini. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan mengumumkan keputusannya terkait arah politik partainya selama lima tahun ke depan pada Rabu hari ini.

Pernyataan tersebut akan disampaikan Prabowo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dongkrak Inklusi Keuangan, OJK Gandeng BI, Kementerian dan Pelaku Usaha

"Rapimnas itu adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setelah kongres," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019), sebagaimana dilansir Kompas.com.

"Pak Prabowo ini perlu mengumpulkan semua karena perlu mendengar semua masukan kawan-kawan tentang bagaimana Gerindra ke depan," imbuhnya.

Meski Prabowo memiliki wewenang langsung untuk mengambil keputusan, ia merasa perlu mendengarkan masukan dari elemen partainya.

Menurut Muzani, rapimnas dilakukan agar orang-orang merasa diajak berdiskusi dan bermusyawarah terkait keputusan arah politik Gerindra selama lima tahun mendatang.

"Pak Prabowo dapat mengambil keputusan karena mandat ada di tangan beliau."

"Tapi Pak Prabowo merasa pengumpulan dari orang-orang ini penting supaya mereka merasa diajak rembug," tandas Muzani.

6 Politisi Gerindra Diisukan Jadi Calon Menteri Jokowi, Termasuk Prabowo Subianto, Ini Daftarnya

2. Beredar surat berisi susunan kabinet

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati. (Dokumentasi Pribadi via KOMPAS.com)

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati. (Dokumentasi Pribadi via KOMPAS.com)

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, memastikan surat beredar yang berisi susunan kabinet Jokowi adalah hoaks.

Dilansir Kompas.com, Adita menjelaskan staf ahli yang tertulis menandatangani surat hoaks itu tidak ada jabatannya.

"Dokumen ini ditandatangani oleh staf ahli komunikasi presiden yang jabatan itu pun tidak ada saat ini," terang Adita, Senin (14/10/2019).

Tanggapi Prabowo Merapat ke Jokowi, Rocky Gerung Nyatakan Oposisi, Siap Galang Kampret Lawan Prabowo

Ia mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Lebih lanjut, Adita meminta masyarakat agar tidak mudah percaya pada spekulasi yang beredar.

"Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi, tunggu saja saatnya nanti," tegas Adita.

"Seperti yang pernah disampaikan presiden beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan presiden dan wapres," sambung dia.

3. Prabowo lanjutkan safari politik

Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato
Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato (Tribunnews)

PERTEMUAN DUA PIMPINAN PARTAI - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menyambut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika mendatangi DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni , Jakarta Barat, Selasa(15/10/2019). Pertemuan dua pimpinan partai ini sebagai bersilaturahmi kebangsaan tokoh bangsa. (Warta Kota/Henry Lopulalan) (Wartakota/Henry Lopulalan)
Setelah menemui Partai NasDem dan PKB, Prabowo Subianto mengunjungi Partai Golkar pada Selasa.

Sambutan yang diberikan Partai Golkar terlihat berbeda dibanding dua partai sebelumnya.

Prabowo Dikabarkan Merapat ke Koalisi Jokowi, Rocky Gerung Minta Cebong Usir Bos Fadli Zon

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto, tidak menjawab secara tegas mengenai sikap partainya terkait rencana Gerindra bergabung dalam koalisi.

Airlangga justru bercanda membahas kesamaan singkatan dan bentuk logo Gerindra dan Golkar.

"Partai Golkar dan Partai Gerindra itu punya banyak kesamaan, sama-sama (singkatannya) PG lambangnya sama sama segi lima," kata Airlangga.

Jawaban Airlangga itupun sukses membuat Prabowo dan sejumlah petinggi partai yang hadir tertawa.

Meski begitu, Airlangga menyerahkan semua keputusan penyusunan kabinet pada Jokowi terkait posisi Gerindra.

"Dalam konteks lain, tentu domainnya Pak Presiden, Pak Jokowi," ujarnya.

"Jadi bagi kami, kami punya banyak sejarah dengan Partai Gerindra," tambah dia.

4. Menyusun kabinet dinilai pekerjaan paling sulit

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) (Tribunnews)

BAHAS AMENDEMEN UU - Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada pertemuan tertutup di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). Pertemuan tersebut membahas amandemen Undang-Undang, koalisi, situasi ekonomi dan politik. Warta Kota/henry lopulalan (WARTA KOTA/henry lopulalan)

Peneliti departemen politik Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai menyusun kabinet merupakan satu diantara pekerjaan paling rumit bagi Jokowi.

Menurut Arya, selain harus mencari menteri sesuai standar, Jokowi juga harus menampung aspirasi parpol pengusung dan parpol di luar koalisi.

Keras! Rocky Gerung Sebut Prabowo Sampah Negeri, Nekad Lakukan Ini Lawan Ketua Umum Gerindra Itu

"Menyusun kabinet untuk pemerintahan kedua Jokowi adalah salah satu hal yang paling rumit untuk diselesaikan saat ini," ungkap Arya saat dihubungi, Rabu, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

"Dalam praktiknya, Jokowi harus mencari calon menteri yang sesuai standard."

"Namun, di sisi lain harus menampung aspirasi partai politik pengusung dan parpol di luar koalisi saat ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan memilih menteri berlatar belakang parpol sangat penting sebagai bentuk komitmen politik Jokowi.

Disisi lain, kepastian dukungan dari parpol pendukung terus mengalir juga penting bagi kelanjutan program Jokowi agar tidak dijegal parlemen.

Setelah Surya Paloh, Prabowo Bertemu Cak Imin, Apa yang Dibahas? Ini Penjelasan Jazilul Fawaid

Arya menyebutkan Jokowi harus menguasai suara di parlemen.

Ia menerangkan jika hubungan komunikasi Jokowi dengan parpol tidak harmonis, bisa jadi program, UU atau anggaran yang diajukan eksekutif akan digagalkan di parlemen.

"Contoh UU sekaligus anggaran besar dan penting yang akan diajukan Presiden Jokowi ke depan ialah UU anggaran dan pembuatan dan pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur," jelas Arya.

"Jika gagal mendapatkan dukungan politik yang kuat dari parlemen, rencana pemindahan ibu kota itu bisa jadi gagal," tandasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Kristian Erdianto/Ihsanuddin/Christoforus Ristianto)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved