Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel

Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel juga menyampaikan 6 poin tuntutannya kepada Pemkot Kupang

Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel
POS KUPANG/ISTIMEWA
Foto bersama para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel di Sekretariat OPSI Jln Swadaya Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu (2/10/2019) 

Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel Tolak Pemulangan Pekerja Seks Sebelum Adanya Peningkatan Skill

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel menolak pemulangan para pekerja seks di Lokalisasi Karang Dempel Kota Kupang sebelum adanya peningkatan kapasitas atau skill bagi para pekerja seks.

Demikian disampaikan Koordinator Umum Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel, May Niawati dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (2/10/2019) malam.

Sikap lainnya dari Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel yakni penutupan tempat prostitusi lainnya yang berada di Kota Kupang.

Menurut Mai, keputusan Pemkot Kupang untuk menutup lokasi prostitusi di Kota Kupang, melalui SK Walikota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018, terkesan tebang pilih.

Pasalnya, dalam surat keputusan tersebut hanya diberlakukan untuk lokasi Karang Dempel di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Sementara beberapa lokasi prostitusi lainnya yang justru terletak dekat kantor Walikota Kupang masih dibiarkan beroperasi.

"Pemberlakuan Surat Keputusan tersebut belum diikuti dengan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan kapasitas para pekerja seks (pelatihan alih skiil) serta intervensi modal usaha dan biaya pemulangan yang telah dijanjikan, menyisakan ketidakpastian yang berlarut-larut bagi pekerja seks khususnya yang berada di lokasi Karang Dempel, Kelurahan Alak, Kota Kupang. Problem ini menjadi titik bidik bagi pemerhati, Aliansi dan relawan kemanusiaan untuk terus mengawal persoalan ini," tegas Mai.

Jika ditelisik lebih jauh, lanjut Mai, alasan Pemkot Kupang untuk menutup lokasi prostitusi di Kota Kupang, sejatinya dilatari oleh Surat Edaran Menteri Sosial yang esensinya mencanangkan target agar Indonesia pada tahun 2019 bebas prostitusi.

Namun demikian, bila mencermati latar belakang adanya prostitusi di belahan dunia manapun, akar persoalan pada lapangan ekonomi menjadi alasan utama.

Halaman
1234
Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved