News

Pelayanannya Dinilai Meresahkan Masayarakat, Bupati Lembata Copot Kepala Dinas Pelayanan Satu Pintu

Markus diberhentikan atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, LHP Inspektorat Kabupaten Lembata

Pelayanannya Dinilai Meresahkan Masayarakat, Bupati Lembata Copot Kepala Dinas Pelayanan Satu Pintu
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Riko Wawo

POS KUPANG, COM, LEWOLEBA - Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mencopot jabatan atau menonjobkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata, Markus Lela Udak melalui SK Bupati tertanggal 24 September 2019.

Markus diberhentikan atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, LHP Inspektorat Kabupaten Lembata dan Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

Ditemui di Gedung DPRD Lembata, Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, membenarkan kalau Markus sudah dinonjobkan oleh Bupati Lembata.

Menurutnya, alasan lain dia diberhentikan juga berdasarkan hasil pantauan pelaksanaan kegiatan rutinitas, Markus dinilai banyak meresahkan masyarakat yang mau meminta pelayanan perizinan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Amuntoda menambahkan, posisi yang kini lowong diisi Asisten III Setda Lembata, Wens Ose Pukan sebagai Pelaksana Harian (Plh). "Saya yang lakukan serah terimanya," kata Amuntoda, Jumat (27/9/2019).

Usai diberhentikan, Markus menjadi staf biasa di bagian Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata dan baru akan pensiun pada April 2020 mendatang.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, mengatakan, setiap pegawai negeri harus mentaati aturan perundangan birokrasi. "Pelaksanaan terhadap peraturan perundangan itu sangat penting supaya pemerintahan ini bersih," ungkapnya.

Menurut Gero, ada pakta integritas yang ditandatangani ketika seseorang menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Upaya ini, juga bagian dari pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Itu hak prerogratif bupati juga," pungkasnya. *

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved