Tax Amnesty di NTT Masih  Berlangsung Hingga 31 Oktober 2019

Penerapan tax amnesty oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih berlangsung hingga 31 Oktober 2019. Pemprov NTT menargetkan tax amnesty bisa menca

Tax Amnesty di NTT Masih  Berlangsung Hingga 31 Oktober 2019
Pos Kupang.Com/Soni Libing
Soni Libing, Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Penerapan tax amnesty oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih berlangsung hingga 31 Oktober 2019. Pemprov NTT menargetkan tax amnesty bisa mencapai Rp 41 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si, Kamis  (26/8/2019).

Menurut Sony , pelaksanaan Tax Amnesty itu bertujuan merangsang masyarakat agar membayar pajak kendaraan bermotor. 

"Biasanya masyarakat takut jika sudah menunggak pajak, karena itu kebijakan pemerintah menghapus denda keterlambatan maupun biaya mutasi kendaraan. Tax amnesty ini masih berlangsung hingga 31 Oktober 2019, karena itu, kita harapkan masyarakat agar memanfaatkan waktu yang ada kurang lebih satu bulan lagi," kata Sony.

5 Petinju NTT Menyusul 2 Petinju lainnya Lolos ke Babak Final Tinju Pra PON di Ternate, Info Lengkap

Dijelaskan, upaya tax amnesty itu juga sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar  pajak dan mau mengurus administrasi menyangkut kendaraan bermotor yang dimiliki. 

"Kita optimis bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Sejak awal penerapan tax amnesty, baru sekitar dua pekan kita sudah bisa kumpulkan Rp 11 miliar," katanya.

Dikatakan, kebijakan tersebut diberlakukan mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 kepada seluruh wajib pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019.

Bahkan, lanjutnya, kebijakan tersebut memuat, menghapus denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mengahapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) plat. "Jadi misalnya ada wajib pajak yang punya kendaraan bermotor plat B dan mau ubah ke plat DH beres tanpa biaya," ujarnya.

Sedangkan, tujuan dari kebijakan tersebut, antara lain, untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat, untuk menggugah kesadaran wajib pajak agar melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved