Tangan Kanan Prabowo Tuding Ada Penunggang di Gerakan Mahasiswa 2019, Fadli Zon Singgung Ganyang PKI

POS-KUPANG.COM - Tangan Kanan Prabowo Ini Sebut Ada Penunggang Dalam Gerakan Aksi Mahasiswa 2019, Fadli Zon Singgung Gayang PKI.

Gerakan Aksi Mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di beberapa kota, Aksi Mahasiswa ini disertai dengan kerusuhan.

Unjuk rasa yang diikuti elemen Aksi Mahasiswa dari berbagai universitas tersebut menuntut revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (rancangan KUHP) dan revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Aksi Aksi Mahasiswa turun ke jalan ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak.

Sayangnya, di balik aksi turun jalan Aksi Mahasiswa ini, ada sejumlah tokoh politik di negeri ini menilai ada penunggang di balik aksi para Aksi Mahasiswa yang turun ke jalan ini.

Adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengakui adanya penunggang gerakan Aksi Mahasiswa 2019 yang kini menemukan momentumnya siklus 20 tahunan.

Siapa penunggang dimaksud? Apakah kelompok oposisi?

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Gedung DPR mengatakan ada penunggang dalan aksi Aksi Mahasiswa ini.

"Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Indikasi Demo mahasiwa ditungganggi antara lain munculnya hastag #TurunkanJokowi.

• Rektor Undana Kupang Larang Mahasiswa di Kupang Demo, Prof Felix Tan Bilang Begini

Sebagian orang kemudian mengaitkan kelompok penunggang itu dengan kelompok pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon akhirnya menulis cuitan khusus terkait aksi Aksi Mahasiswa itu melalui akun twitternya, Kamis (26/9/2019) pagi ini.

Wakil Ketua DPRD Fadli Zon sebut gerakan Aksi Mahasiswa 2019 ini memang ditunggangi.

Siapa penunggang gerakan Aksi Mahasiswa versi Fadli Zon?

Fadli Zon menyebut, penunggang gerakan Aksi Mahasiswa 2019 ternyata adalah para Pelajar.

"Yang unik kini ditunggangi oleh Pelajar," ujar Fadli Zon melalui twitternya.

Tetapi, kata Fadli Zon, para Pelajar yang berunjuk rasa itu biasanya memiliki militansi yang lebih tinggi.

Fadli Zon pun memberi contoh aksi para Pelajar tahun 1966 lewat gerakan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) untuk menumbangkan PKI.

"Pelajar biasanya lebih militan klu melihat KAPPI n KAPI mengganyang PKI thn 1966," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, gerakan Aksi Mahasiswa 2019 kini menemukan sebuah momentum baru,

Simak cuitan Fadli Zon terkait gerakan Aksi Mahasiswa 2019.

@fadlizon: Siklus 20 tahunan Gerakan Aksi Mahasiswa kini menemukan momentum. Aksi Mahasiswa adlh agent of change n selalu tampil menghela perubahan zaman.

Yg unik kini ditunggangi oleh Pelajar. Pelajar biasanya lebih militan klu melihat KAPPI n KAPI mengganyang PKI thn 1966.

Seperti ketahui, gerakan Aksi Mahasiswa kemarin juga diikuti oleh unjuk rasa sekelompok Pelajar, sebagian besar adalah para Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dulu disebut Sekolah Teknologi Menengah (STM).

Tagar #AnakSTM kemarin menjadi trending topic.

Hari ini, tagar #DennySiregarDicariAnakSTM juga menjadi trending topic pertama di twitter.

Menkumham: Gerakan Aksi Mahasiswa Ditunggangi

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai aksi Aksi Mahasiswa menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sejumlah undang-undang ditunggangi pihak tertentu.

Namun, Yasonna tak merinci siapa pihak tertentu yang dia maksud.

"Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019), seperti ditulis Kompas.com.

"Saya berharap kepada para Aksi Mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar," kata politisi PDI-P itu.

Yasonna menyatakan, jika para Aksi Mahasiswa mau bertanya, bahkan berdebat tentang RUU, sebaiknya tinggal datang ke DPR atau dirinya.

"Jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar. Kalau mau debat, kalau mau bertanya tentang RUU, mbok ya datang ke DPR, datang ke saya, bukan merobohkan pagar," ujar Yasonna.

Ia menambahkan, DPR dan pemerintah juga telah memenuhi permintaan mereka menunda pembahasan RKUHP dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Yasonna menambahkan, pembahasan RKUHP dan sejumlah RUU yang mendapat kritik keras dari masyarakat akan dibahas pada periode DPR 2019-2024 bersama pemerintahan yang baru.

"Kemarin kan sudah ditemui oleh Ketua Baleg. Tadi sudah disepakati kalau ada, nanti mau ketemu ya ketemu. Saya hanya mengingatkan, kita ini mendengar, melihat ada upaya-upaya yang menunggangi, jangan terpancing," tutur Yasonna.

Adapun terkait UU KPK yang baru saja direvisi DPR dan pemerintah, Yasonna menyatakan bahwa ada mekanisme hukum untuk menolaknya.

Salah satunya adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Termasuk revisi UU KPK, negara kita negara hukum. Ada mekanisme konstitusional untuk itu, yaitu ajukan judicial review ke MK, bukan ke mahkamah jalanan. Sebagai intelektual, sebagai Aksi Mahasiswa yang taat hukum, kita harus melalui mekanisme itu," kata dia.

Ketua BEM UI Jawab Tudingan Ditunggangi

Ketua Badan Eksekutif Aksi Mahasiswa (BEM) UI Manik Marganamahendra memastikan jika aksi unjuk rasa Aksi Mahasiswa tidak ditunggangi siapapun.

Sebab menurutnya, Aksi Mahasiswa meyakini baik oposisi maupun pemerintah sama ngawurnya dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Ada asumsi liar bahwa aksi kami ditunggangi katanya, kami akan jawab ia betul aksi kami ditunggangi, tapi ditunggangi oleh rakyat,” tegas Manik di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (24/9/2019) malam seperti dikutip Wartakotalive.

Hal itu kata Manik terlihat jelas dari aksi Aksi Mahasiswa yang sama sekali tidak menyinggung soal guling menggulingkan jabatan elit tertentu.

“Saya rasa itu urusan para elit politik, silakan kalian urus saja, tidak perlu bawa-bawa rakyat dalam urusan elit politik,” kata Manik.

Apalagi kata Manik, selama ini baik oposisi atau pemerintah dianggap telah lalai dengan kepentingan publik yang lebih luas.

“Maka kami sayangkan tudingan liar yang mendeskreditkan aksi kami sendiri,” jelas Manik.

Misalnya saja kata Manik hal itu terlihat dari RKUHP yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR RI saat ini. 

“Mau oposisi atau pemerintah menurut kami dua-duanya sama-sama ngawur dan dua-duanya sama-sama mau mengesahkan RKUHP yang ngawur,” jelas Manik.

Dikutip dari Kompas.com ribuan Aksi Mahasiswa dari berbagai kampus akan kembali gelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Ketua Senat Aksi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Gregorius Anco bantah anggapan bahwa aksi Aksi Mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan bahwa selama ini Aksi Mahasiswa sudah secara tegas menyuarakan tuntutannya, yakni pembatalan undang-undang komisi pemberantasan korupsi (UU KPK) hasil revisi dan RKUHP.

Anco menilai kedua rancangan undang-undang tersebut tak sesuai dengan amanat reformasi.

"Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," ujar Anco kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Secara terpisah, Perwakilan dari Badan Eksekutif Aksi Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Edmund Seko mengatakan, pihaknya kembali akan gelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Unjuk rasa Beberapa perwakilan Aksi Mahasiswa dari luar Jakarta direncanakan ikut bergabung.

Edmund memperkirakan ada 1.000 Aksi Mahasiswa Trisakti yang akan turun ke jalan.

"Kurang lebih ada 1.000 mahasiwa dari Trisaksi," ujar Edmund melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Setidaknya ada empat poin tuntutan Aksi Mahasiswa dalam aksinya, yakni:

1. Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Merestorasi Demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

3. Merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

4. Merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Paling tidak, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

Tribunjakarta.com/ Satrio Sarwo Trengginas
Viral Aksi Aksi Mahasiswa Angkat Gerobak Milik Tukang Rujak yang Kebingungan Lewati Gerombolan Demonstran: Tenang Bang Gue Angkatin! 

Ratusan Siswa SMK Ikut Turun ke Jalan

Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Surabaya turut serta turun ke jalan dalam aksi Demo yang akan digelar di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (26/9/2019),  sekitar pukul 10.00 WIB.

Selain para Pelajar dari berbagai SMK, juga ada siswa dari SMA Muhammadiyah Surabaya yang ikut serta mengikuti aksi unjuk rasa.

Ratusan Pelajar tersebut memakai kaos dominan hitam dengan celana sekolah khas abu-abu dan coklat yang dikenakan. Sebagian di antaranya mengenakan penutup wajah atau masker.

Mereka berjalan dari sekolahnya menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur sambil menyanyikan lagu kebangsaan.

"Kami dari SMK tujuh mas. Hari ini memang libur,tapi kami turut aksi," kata Adam, salah satu siswa kepada Surya.co.id, Kamis (26/9/2019).

Para siswa ini kebanyakan duduk di bangku kelas X,XI dan XII dari berbagai jurusan. Mereka sengaja membolos sekolah sebagai bentuk solidaritas aksi di jalan bersama Aksi Mahasiswa dan elemen masyrakat lainnya yang menolak RUU KUHP serta pengesahan UU KPK.

"Ya sehari sebelumnya sudah koordinasi, tadi kumpul di lapangan sekitar sekolah (SMK 7 Surabaya, red). Sekolah tidak libur memang, kami yang bolos untuk turun ke jalan," tandasnya.

Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Surabaya turut serta turun ke jalan dalam aksi Demo yang akan digelar di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 10.00 WIB. (Surya)

Sementara itu dari Malang dilaporkan, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARD) dan Front Rakyat Melawan Oligarki (FRMO) merilis jumlah korban akibat bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Kota Malang.

Dalam rilisnya, disebutkan bahwa delapan orang Aksi Mahasiswa mengalami luka hingga harus dilarikan ke RS.

"Tapi alhamdulillah sudah keluar dan rawat jalan semua," ujar Humas aksi, Muhammad Ridwan, Rabu (25/9/2019).

Ia menjelaskan, bentrokan bermula saat negosiasi antara Aksi Mahasiswa dan pimpinan DPRD Kota Malang deadlock.

Aksi Mahasiswa menginginkan masuk ke halaman gedung dewan yang diyakini sebagai bentuk dukungan kepada massa aksi yang berada di Jakarta.

"Hal itu (pendudukan DPRD Kota Malang) sebagai upaya meyakinkan kawan-kawan di Jakarta untuk menduduki DPR RI di Senayan agar segala rancangan undang-undang dibatalkan. Tanpa pendudukan tidak ada reformasi," imbuhnya.

Buntunya negosiasi itu kemudian mengakibatkan massa berkonsentrasi di depan gerbang gedung dewan. Mereka berjibaku mendorong pagar dengan tangan kosong. Di depannya, polisi bertameng disertai tongkat menghadang dorongan Aksi Mahasiswa.

Ketika pagar berhasil dirobohkan, bentrokan terjadi. Bahkan, sempat terjadi saling lempar batu antara massa dan polisi. Polisi kemudian menembakkan water cannon ke arah Demonstran.

"Dari pukul mundur massa itu mengakibatkan beberapa Aksi Mahasiswa terluka dan satu orang sempat ditahan pihak kepolisian," katanya.

Sementara itu, Kapolres Malang Kota, AKBP Dony Alexander mengklaim proses pengamanan Demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang telah sesuai SOP.

Aparat kepolisian, kata dia, juga tidak ada yang terlibat kontak fisik dengan para Demonstran.

"Water cannon itu fungsinya untuk memecah belah konsentrasi massa. Dan kami tidak ada kontak fisik," ucap Dony.

Dony mengatakan, sebanyak 400 personel gabungan dari Polri dan TNI diikutsertakan untuk mengamankan aksi. Ia menyebut dua orang polisi mengalami luka.

"Ada 350 dari polisi dan 50 dari TNI yang kami libatkan untuk pengamanan, " pungkasnya.
 

* Aksi Mahasiswa Demo di DPR, Ustadz Abdul Somad Sebut 2 Panglima Perang Termuda Umat Islam

Ramai Demo Aksi Mahasiswa, Ustadz Abdul Somad Sebut 2 Panglima Perang Paling Muda Taklukkan Constantinopel

Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS mengunggah dua panglima perang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam di jazirah Arab Saudi hingga daratan Eropa.

Ya Ustadz Abdul Somad memposting dua panglima perang termuda Umat Islam tersebut di akun Instagram miliknya, @ustadzabdulsomad_official.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sahabat UAS

Usamah ibn Zain menjadi panglima perang usia 18 tahun.

Muhammad al-Fatih menaklukkan Constantinopel usia 21 tahun.

Usia berapa anak-anak muda kita mencetak sejarah?

Postingan ini kemudian memicu komentar dari netizen.

@rahmannurfaiz: Mohon doanya ustadz. Insya Allah anak anak muda saatini sedang berjuang mencetak prestasi digedung dpr untuk menumbangkan Kedzoliman, Semoga tumbang sampai akar akarnya. Aamiin.

@mojiboer: Usia 18, saya kmarin ikut aksi mnolak Rkuhp pak ustd..massanya sngat ramai:v

@rismandroid: Semoga 2019 ini menjadi catatan sejarah yg hebat bagi adik2 Aksi Mahasiswa kita utk merubah bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Lepas dari keterpurukan yg mengungkung selama 5 tahun ini. Kalian bisa wahai Aksi Mahasiswa indonesia !!!

@safi3yani: insya Allah anak anak muda negata ini sedang berjuang..doakan @ustadzabdulsomad_official

Postingan Ustadz Abdul Somad ini berbarengan waktunya dengan aksi Demonstrasi Aksi Mahasiswa yang mengepung gedung DPR, Selasa (24/9/2019).

Kronologi Demo Aksi Mahasiswa yang Ricuh di DPR, Pedih Gas Air Mata hingga Malam

Demo Aksi Mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi pecah dan ricuh, Selasa (24/9/2019). Suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hari.

Kericuhan bermula ketika sekumpulan Aksi Mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung DPR.

Polisi yang bersiaga di dalam gedung menembakkan air dari mobil water cannon ke arah Aksi Mahasiswa untuk menghalau mereka.

Setidaknya ada dua mobil water canon yang dikerahkan aparat kepolisian untuk menghalau Aksi Mahasiswa yang berusaha menerobos masuk.

Keriuhan pun pecah. Aksi Mahasiswa melawan.

Mereka melempar polisi dengan botol, bambu, dan bebatuan.

Polisi pun menembakkan gas air mata ke arah Aksi Mahasiswa.

Kerumunan Aksi Mahasiswa mulau terpencar. Sebagian besar Aksi Mahasiswa memilih menjauh dari pusat ricuh.

Aksi Mahasiswa terpencar melarikan diri ke sejumlah titik.

Dipukul mundur, Aksi Mahasiswa terpencar Tembakan gas air mata dan semprotan air dari water cannon akhirnya memukul mundur para Aksi Mahasiswa.

Area depan Gedung DPR seketika bersih dari kerumunan para Aksi Mahasiswa.

Mereka melarikan diri ke sejumlah titik seperti Stasiun Palmerah, lampu merah Slipi, Semanggi, hingga Jakarta Convention Center.

Namun, melarikan diri bukan berarti mereka berhenti melakukan perlawanan.

Pada pukul 18.35 WIB, puluhan Aksi Mahasiswa berkerumun di gerbang masuk Jakarta Convention Center.

Mereka berniat masuk ke dalam yang merupakan tempat polisi berjaga.

Kapolda Metro Jaya Kombes Gatot Eddy Pramono dan Dirlantas Kombes Yusuf ada di dalam JCC. Polisi lalu memasang tameng dan menyiagakan mobil barakuda.

Mobil pikap polisi juga sudah dinyalakan. Dalam keriuhan itu, polisi sempat meminta massa untuk mundur.

"Mundur! Rekan-rekan Aksi Mahasiswa mundur, ayo mundur!" teriak seorang polisi lewat pengeras suara.

Pingsan kena gas air mata Sejumlah Aksi Mahasiswa pun jatuh karena terkena gas air mata.

Sebanyak enam orang peserta unjuk rasa tampak digotong pasca polisi menembakkan gas air mata di depan gedung DPR, Selasa (24/9/2019) sore.

Keenamnya adalah Aksi Mahasiswa pria. Mereka tampak lemas dan digotong temannya menuju ke arah ambulans.

Sementara itu seperti dikutip dari Antara, sebanyak lima Aksi Mahasiswa terkapar di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (24/9/2019), akibat kehabisan oksigen setelah terkena asap gas air mata saat perjalanan balik dari aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan.

Lima Aksi Mahasiswa tersebut terdiri dari dua laki-laki dan tiga perempuan yang berasal dari pergurungan tinggi berbeda.

Tiga Aksi Mahasiswa asal STMIK Bani Saleh Bekasi, satu Aksi Mahasiswa dari STIKES Bani Saleh, dan satu orang Aksi Mahasiswa dari ISIP Jakarta.

Lima Aksi Mahasiswa itu mengeluhkan sesak nafas, batuk, lemas dan pusing.

Selanjutnya petugas Stasiun Palmerah membantu memberikan perawatan medis.

Dua orang Aksi Mahasiswa laki-laki ditandu karena kondisinya cukup lemah.

Aksi Mahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). (KOMPAS.com/M ZAENUDDIN)
Sementara tiga Aksi Mahasiswa lainnya dibopong ke pintu masuk stasiun yang dijadikan posko darurat.

Tiga tim medis Stasiun Palmerah memberikan pertolongan pertama kepada Aksi Mahasiswa yang mengalami sesak nafas, pusing dan lemas.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan lengkap mengenai jumlah Aksi Mahasiswa yang jadi korban.

Pukul 20.36 WIB, ricuh masih berlanjut Meski sudah dipukul mundur menjauhi depan Gedung DPR, bentrok antara Aksi Mahasiswa dan polisi masih berlanjut.

Bentrokan salah satunya terjadi di kawasan Simpang Susun Semanggi.

Pantauan Kompas.com dari kawasan Simpang Susun Semanggi pukul 20.10 WIB, barikade polisi yang dibantu aparat TNI mulai dilempari batu oleh massa.

Padahal sebelumnya, polisi yang berada di mobil komando mengimbau massa untuk membubarkan diri.

"Silakan adik-adik untuk membubarkan diri," kata salah satu polisi yang berada di mobil komando.

Setelah itu, gas air mata kembali ditembakkan ke arah massa yang berkumpul di depan Simpang Susun Semanggi.

Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa yang berkerumun di depan Plaza Semanggi.