Bupati TTU Minta Polres TTU Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Malpraktik di RS Leona

Kalau sudah dilakukan autopsi berarti tunggu hasil autopsi keluar. Kalau sudah keluar ya silahkan berproses lebih lanjut

Bupati TTU Minta Polres TTU Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Malpraktik di RS Leona
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt 

Bupati TTU Minta Polres TTU Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Malpraktik di RS Leona

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt mengungkapkan, berdasarkan hasil rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menelusuri dugaan kasus malpraktek di RS Leona, memang ada kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh petugas medis.

Namun, ungkap Raymundus, kesalahan yang dilakukan oleh petugas medis tersebut merupakan persoalan pidana, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus dugaan malapraktik tersebut.

"Oleh karena itu pemda tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan pidana, sehingga kita limpahkan ke pihak berwajib untuk silakan berproses sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Raymundus kepada Pos Kupang saat ditemui di Kantor Bupati TTU, Senin (23/9/2019).

Raymundus meminta, kepada kepolisian unutuk segera tuntaskan kasus dugaan malpraktek tersebut. Jika dalam penelusuran ditemukan adanya dugaan malpraktek, maka polisi silahkan menangani kasus tersebut sesuia dengan hukuman yang berlaku.

"Ini harus segera dituntaskan. Karena itu kemudian ada dugaan malpraktek atau salah prosedur dalam menangani kasus itu saya kira bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Diakuinya, memang kepolisian sudah melakukan autopsi terhadap jazad bayi Mariano, korban dugaan malpraktek di RS Leona beberapa waktu yang lalu, sehingga harus terlebih dahulu menunggu hasil autopsi seperti apa.

"Kalau sudah dilakukan autopsi berarti tunggu hasil autopsi keluar. Kalau sudah keluar ya silahkan berproses lebih lanjut," ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat, Raymundus menghimbau, memang semua fasilitas kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta itu harus digunakan untuk mendapat pertolongan dari gangguan kesehatan atau persalinan.

"Tapi juga saya minta kalau itu hubungan dengan anak, ya dokter anak ada ya ke rumah sakit umum. Jangan kemudian kita melihat gedungnya bagus tapi kita tetap paksakan," tegasnya.

Menurut Raymundus, ketidaksediaan tenaga ahli di rumah sakit akan berdampak pada kasus malpraktek. Oleh karena itu, diirnya meminta kepada pelaku kesehatan yang membangun rumah sakit untuk segera siapkan tenaga spesialis.

Berpacaran dengan Kelompok Radikal di Medsos, 3 ART Asal Indonesia di Singapura Ditangkap

Edi Rihi Desak Pemkab Kutai Bertanggungjawab Pemulangan Warga Manggarai Raya

"Karena setiap rumah sakit pasti ada persyaratannya, minimal ada beberapa dokter spesialis harus ada di situ. Sehingga kalau ini tidak dipenuhi bisa dievaluasi izin pendirian rumah sakit," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved