Pilkada 2020 - Pemprov NTT Fasilitasi Pertemuan dengan Sembilan Kabupaten

Menjelang Pilkada 2020 - Pemprov NTT fasilitasi pertemuan dengan sembilan kabupaten

Pilkada 2020 - Pemprov NTT Fasilitasi Pertemuan dengan Sembilan Kabupaten
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu 

Menjelang Pilkada 2020 - Pemprov NTT fasilitasi pertemuan dengan sembilan kabupaten

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Pemerintah Provinsi ntt ( Pemprov NTT) akan memfasilitasi rapat koordinasi (rakor) atau pertemuan dengan pemerintah dari sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Pertemuan akan dihadiri KPU NTT maupun KPU sembilan kabupaten serta pemerintah daerah dari sembilan kabupaten.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu yang dikonfirmasi, Senin (23/9/2019) mengatakan, menjelang Pilkada serentak di sembilan kabupaten di NTT tahun 2020, maka Pemprov NTT akan memfasilitasi rakor dengan pemerintah daerah maupun KPU NTT serta KPU dari sembilan kabupaten di NTT.

BREAKING NEWS: Pulang Pesta Sambut Baru, Sensius Tewas di Jalan Raya Wae Lengga-Mok, Manggarai Timur

Menurut Thomas, rakor itu terutama membahas soal pendanaan penyelenggaraan Pilkada 2020. "Sesuai dengan undangan yang kami terima, bahwa Rakor yang difasilitasi Pemprov itu akan berlangsung pada tanggal 26-27 September 2019. Jadi semua masalah pendanaan akan dibahas pada saat rakor nanti," kata Thomas.

Dijelaskan, terkait pendanaan pilkada itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran tentang pendanaan Pilkada 2020. Edaran itu ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2020. Surat edaran itu dengan Nomor 900 /9630/SJ tentang pendanaan kegiatan Pilkada..

Berkas Perkara Lengkap, 3 Kasus Pencabulan Dilimpahkan Polres Kupang Kota Dalam Sehari

Menurut Thomas, dalam surat itu, Mendagri mengatakan, tahun 2020 ada 9 provinsi , 224 kabupaten dan 36 kota yang akan melaksanakan pilkada termasuk sembilan kabupaten di NTT, serta Kota Makassar yang juga akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atau pemilihan uang.

" Karena itu, Mendagri mengeluarkan edaran untuk mengatur soal pendanaan dan pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaan pilkada tersebut. Pada satu butir surat edaran itu, Mendagri memberi batas waktu penandatanganan NPHD pada tanggal 1 Oktober 2019," katanya.

Dikatakan, dalam edaran itu Mendagri secara jelas menegaskan bahwa anggaran pelaksanaan pilkada dibebankan pada APBD provinsi, kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada dan dilaksanakan melalui tahapan sesuai Permendagri No 54 tahun 2019 tentang pendanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD .

Untuk diketahui, sampai saat ini baru Kabupaten Sabu Raijua yang telah menandatangani NPHD.
Sedangkan sembilan kabupaten di NTT yang akan melaksanakan Pilkada 2020, yakni Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Timur dan Bumba Barat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved