Bupati Sikka Tak Bayangkan Tunjangan Transportasi dan Perumahan DPRD Dilaporkan ke Polisi

Laporan (ke polisi) baik. Mungkin ada yang merasa dirugikan. Tapi saya bukan fitnah, ini kan fakta

Bupati  Sikka Tak Bayangkan  Tunjangan  Transportasi dan Perumahan  DPRD Dilaporkan ke Polisi
POS KUPANG/EUGINIUS MO'A
Bupati Sikka, Fransiskus Robero Diogo (tengah) menggelar jumpa pers satu tahun pemerintahan, Jumat (20/9/2019) di Aula Kantor Bupati Sikka, Kota Maumere, Pulau Flores. Kabag Humas Setda Sikka, Very Awales (kanan) dan Asisten Administrasi Umum Setda, Robert Ray (kiri) 

Bupati  Sikka Tak Bayangkan  Tunjangan  Transportasi dan Perumahan  DPRD Dilaporkan ke Polisi  

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Hampir sebulan diam tak  memberikan tanggapan, Bupati  Sikka,  Fransiskus Roberto Diogo,  akhirnya   buka suara    merespon  laporan dugaan fitnahan  oleh mantan anggota  DPRD  Sikka, Siflan Angi  ke Mapolres  Sikka.

Roby Idong, sapaan  Fransiskus  Roberto  Diogo  mengatakan terkejut  dana tunjangan  transportasi dan perumahan DPRD  Sikka 2018 nilainya diturunkan  menjadi laporan pencemaran  nama baik.

“Saya tidak pernah bayangkan. Saya juga heran  jadi pencemaran,”  kata  Roby Idong,  menjawab pertanyaan wartawan   dalam jumpa  pers satu  tahun  pemerintahan, Jumat    (20/9/2019) siang di   Aula  Kantor  Bupati  Sikka,   Kota  Maumere.

Tunjangan perumahan   dan  transportasi  DPRD  ditetapkan  Bupati  Sikka  periode  2013-2018, Drs. Ansar  Rera, yakni Rp 10  juta/bulan dan Rp 12,5   juta/bulan atau total  Rp  22,5  juta/bulan.

Pada  pemerintahan  Roby Idong,    tunjangan  itu diturunkan yakni, perumahan  Rp  6.250.000/bulan  dan transportasi Rp 9  juta  atau total Rp  15.250.000/bulan.

Roby  mengatakan, pengurangan  tunjangan itu berdasarkan survey dan  kajian  tahunan  tentang semua  satuan standar  harga.    Sewa  rumah bagi  pejabat  negara  Rp 6.250.000/bulan,dan  transportasi  Rp 9  juta/bulan.

“Saya   terima kajiannya dari Bagian  Ekonomi Setda  saya  tandatangani. Saya   tidak   tahu  kalau ada kaitannya dengan  yang lalu (tahun),”  kata Roby.

“Kita  tidak pernah  bilang  DPRD  naikkan  harga  atau istilahnya asingnya ‘mark up’.   Kita  tidak  fitnah, justru  kita yang  fitnah  diri sendiri.  Karena Peraturan   bupati  (Perbup)  ditandatangani  bupati,”  ujarnya.

Roby mengakui  mungkin ada  (anggota  DPRD periode lalu)  merasa  dirugikan.  Namun  ia   tak berniat menyebut DPRD  melakukan  ‘mark  up’.

“Laporan  (ke  polisi)  baik. Mungkin ada yang merasa dirugikan.  Tapi saya  bukan fitnah, ini  kan  fakta,” tandas  Roby.

Siflan   Angi  bersama  kuasa  hukum  Dr.Stefanus Roy Rening, S.H,M.H, mengadukan Bupati  Sikka,  15 Agustus  2019 ke  Polres  Sikka.  Pengaduan  itu  terkait ‘mark  up’ tunjangan  perumahan dan  transportasi bagi  anggota   DPRD.

Jayapura Belum Dianggap Aman, Laga Persipura Vs Persib Bandung Dihelat di Sidoarjo Tanpa Penonton

Di Kabupaten Flores Timur, Upah Petani Manja Mete Diduga Disunat Dinas Pertanian

Pengaduan Siflan  mengacu pada laporan  hasil pemeriksaan  (LHP)   BPK   RI Perwakilan  Propinsi NTT atas  pengelolaan  keuangan  Pemda  Sikka  2018  tidak  menemukan  ‘mark up’   tunjangan perumahan dan  transportasi. BPK  memberikan predikat wajar dan pengecualian  (WTP).   (Laporan  Reporter POS-KUPANG.COM, Euginius  Mo’a).

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved