Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Terganggu oleh KPK, Begini Reaksi Istana

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebut Presiden Jokowi terganggu oleh KPK, begini reaksi Istana

Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Terganggu oleh KPK, Begini Reaksi Istana
KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado
Staf Khusus Presiden Adita Irawati. 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebut Presiden Jokowi terganggu oleh KPK, begini reaksi Istana

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut Presiden Joko Widodo terganggu dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tidak benar," kata Adita saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Fahri, Rabu (18/9/2019).

Ricuh Lagi Rapat DPD di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Apa Penyebabnya? Simak Beritanya

Adita menegaskan bahwa langkah Jokowi menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR untuk menguatkan KPK. Revisi itu bukan untuk memperlemah lembaga antikorupsi itu.

"Pendapat Presiden Jokowi soal KPK sudah cukup jelas. Dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang dinilai sudah baik," ujar dia.

Menurut Adita, Presiden ingin KPK memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU KPK dengan Kasus yang Ditangani KPK, Lihat Faktanya

"Dan (KPK) harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain untuk pemberantasan korupsi. Tujuan revisi KPK pun untuk memperkuat KPK, bukan sebaliknya," ucap Adita.

Revisi UU KPK telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara, pegawai KPK yang berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved