18 Mahasiswa Gugat UU KPK yang Baru Direvisi ke MK, Ini yang Dipersoalkan

Sebanyak 18 mahasiswa gugat UU KPK yang baru direvisi ke MK, ini yang dipersoalkan

18 Mahasiswa Gugat UU KPK yang Baru Direvisi ke MK, Ini yang Dipersoalkan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. 

Sebanyak 18 mahasiswa gugat UU KPK yang baru direvisi ke MK, ini yang dipersoalkan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI digugat ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Mereka yang menggugat uji formil dan uji materiil adalah 18 orang mahasiswa dari sejumlah universitas. Gugatan tersebut diterima MK pada Rabu (18/9/2019).

Jatuh dari Ketinggian 6 Meter, Pendaki Ini Merangkak Selama 2 Hari dengan Kaki Patah, Simak Kisahnya

"Iya sudah diterima kemarin. Yang pasti MK akan menindaklanjuti dan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara," ujar Kepala Bagian Humas dan Pemberitaan MK, Fajar Laksono, Kamis (19/9/2019).

Dari salah satu salinan gugatan yang diterima Kompas.com, kuasa pemohon, Zico Leonard, mengatakan, terdapat dua gugatan yang diajukan yakni gugatan formil dan materiil.

Roy Suryo Sebut Dana Hibah di Kemenpora Rawan Dikorupsi, Simak Penjelasannya

Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses pembentukan UU yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Sebab, rapat-rapat pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan tertutup sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan tertutup dalam waktu yang sangat terbatas," ujar Zico dalam gugatan permohonan tersebut.

Selain itu, mereka juga menyoal rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR. Meski pimpinan sidang DPR, Fahri Hamzah menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin, dari 560 anggota dewan.

"Pembentukan UU a quo sebagai proses pembentukan UU yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul kerugian yang sebenarnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU yang baik dipenuhi," ucap penggugat.

Sementara dalam gugatan materiil, para penggugat menyoal syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK.

Sejumlah syarat di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.

Selain itu, mereka juga meminta MK memutus uji formiil dan materil sebelum putusan akhir mengingat pimpinan KPK yang baru akan segera dilantik Desember 2019.

"Pemohon meminta ke MK untuk memerintahkan DPR dan Presiden menghentikan pelantikan anggota KPK," demikian tertulis dalam permohonan tersebut.

Adapun berdasarkan salinan permohonan tersebut, mereka yang menggugat hasil revisi UU KPK adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia M Raditio Jati Utomo; Deddy Rizaldy (UKI); Putrida Sihombing (UNPAD); Kexia Goutama (UPH), dan Elizabeth (Atma Jaya). (Kompas.com/Christoforus Ristianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "18 Mahasiswa Gugat UU KPK yang Baru Direvisi ke MK",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved