Emanuel Kolfidus Minta Pemprov NTT Segera Tuntaskan Kasus Tenaga Kerja di Kaltim

Emanuel Kolfidus minta Pemprov NTT segera tuntaskan kasus tenaga kerja di Kalimantan Timur

Emanuel Kolfidus Minta Pemprov NTT Segera Tuntaskan Kasus Tenaga Kerja di Kaltim
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Politisi PDIP Emanuel Kolfidus 

Emanuel Kolfidus minta Pemprov NTT segera tuntaskan kasus tenaga kerja di Kalimantan Timur

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTT, Emanuel Kolfidus meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan yang dialami oleh para tenaga kerja asal NTT di Kalimantan Timur (Kaltim).

Emanuel menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor DPRD NTT, Rabu (18/9/2019).

Menurut Emanuel, persoalan yang melibatkan para tenaga kerja asal NTT di Kaltim perlu disikapi pemerintah.

KPK Geledah Dua Kantor Pemerintah di Tanjung Pinang, Ini Dokumen yang Disita

"Saya minta pemerintah NTT dalam hal ini Dinas Koperasi, Nakertrans NTT agar lakukan langkah-langkah cepat untuk menuntaskan persoalan itu," kata Emanuel.

Dia mengakui, sebelumnya pernah mendengar bahwa ada pemutusan hubungan kerja antara perusahan dengan para pekerja di Kaltim.

Pilkada Manggarai Barat, Sudah Lima Orang Bakal Calon Mendaftar ke PDIP, Satunya Andre Garu

Ditanyai apakah mereka itu harus dipulangkan ke NTT, Emanuel menegaskan, untuk kembali atau tidak itu merupakan hak para pekerja, namun yang terpenting adalah semua hak-hak mereka sebagai tenaga kerja harus diberikan oleh perusahan.

Sedangkan untuk kembali ke NTT tergantung para tenaga kerja itu, yang paling penting semua hak-hak sebagai pekerja perlu dituntaskan.

"Jika semua hak telah diselesaikan, kemudian ada yang ingin kembali ke NTT, maka tugas pemerintah untuk memfasilitasinya. Sebaliknya, jika tidak maka perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari," katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan, pemerintah NTT harus menyelamatkan mereka dari kesulitan ini dengan cara memulangkan mereka ke wilayah masing-masing.

"Setelah tiba di wilayah asal pemerintah dengan bijak dan mematuhi aturan mengurus seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh penerima tenaga kerja. Lalu langkah pencegahan di kemudian hari agar tidak terjadi lagi masalah yang sama," kata Yohanes. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved