DPRD Belu Bedah SK Pengangkatan Teko, Kadis Pendidikan dan Inspektorat Tak Berdaya

Masalah pengangkatan guru honor menjadi tenaga kontrak daerah (teko) di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu menuai protes dari kalangan gu

DPRD Belu Bedah SK Pengangkatan Teko, Kadis Pendidikan dan Inspektorat Tak Berdaya
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
RAPAT---Rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang sidang DPRD Belu, Selasa (17/9/2019). 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Masalah pengangkatan guru honor menjadi tenaga kontrak daerah (teko) di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu menuai protes dari kalangan guru honor.

Para guru menilai SK pengangkatan teko syarat kepentingan, diskriminasi dan tidak mengacu pada aturan yang berlaku. Permasalahan ini dibawa ke lembaga DPRD Belu sehingga DPRD Belu membahas masalah ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang sidang DPRD Belu, Selasa (17/9/2019).

Dalam rapat tersebut, DPRD Belu menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Marsianus Loe dan Kepala Inspektorat, Iwan Manek.

Dinamika rapat semakin "panas" yang ditandai dengan perdebatan para anggota DPRD Belu. Sejumlah anggota DPRD Belu membedah isi SK pengangkatan teko yang dinilai cacat hukum sehingga harus ditinjau kembali.

Perdebatan panjang lebar dari anggota DPRD membuat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektur tak "berdaya" di meja pimpinan. Saat itu, dua pejabat dari pemerintah ini duduk di meja pimpinan DPRD bersama dengan Ketua DPRD Belu, Junior Manek.

Kedua pejabat pemerintah itu tak "berdaya" ketika anggota DPRD Belu Cypri Temu mengupas substansi SK.

Kata Cypri Temu, sesuai penjelasan Kadis, syarat pengangkatan mengacu pada Permendikbud nomor 16
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru tetapi faktanya dalam SK masih ada tenaga yang diangkat itu berpendidikan SMA.

Kemudian, lanjut Cypri, sesuai penjelasan dari Inspektorat, mereka telah melakukan verifikasi tenaga yang diangkat menjadi teko yang usia kerja di atas 7 tahun tetapi kenyataan dalam SK masih ada tenaga yang diangkat kurang dari tujuh tahun masa kerjanya.

Fakta ini seolah-olah memantik perdebatan dari anggota DPRD dan meminta pimpinan DPRD agar segere merekomendasikan kepada bupati Belu agar SK tersebut ditinjau kembali. Bahkan Anggota DPRD Belu, Beny Manek meminta Bupati Belu agar mencopot Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu jika tidak mampu bekerja lagi.

Halaman
12
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved