Kasus Korupsi

Mangkir Pemeriksaan Pasca Dicegah KPK, Di Mana Mekeng?

Mekeng berada di luar negeri meski KPK telah mencekal dirinya untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan

Mangkir Pemeriksaan Pasca Dicegah KPK, Di Mana Mekeng?
TRIBUNNEWS
Melchias Marcus Mekeng 

Jangan Buruk Sangka

Pencekalan Melki Mekeng ramai didiskusikan warga Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Beragam tanggapan disampaikan, termasuk ada kegamangan sejumlah warga di tempat asal Melki Mekeng.

Dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Dr. Gery Gobang, S.Fil, MA mengatakan, pencekalan Melki Mekeng menimbulkan beragam pertanyaan.

Gery Gobang
Gery Gobang (POS-KUPANG.COM/EUGINIUS MO'A)

Ia menyarankan agar Melki Mekeng menjalin komunikasi dengan publik atau konstituen yang ada di Sikka termasuk di daerah pemilihan (Dapil) NTT I yang menanti di tengah kegamangan akibat pencekalannya.

"Sebagian akan berusaha mencari tahu jawabannya. Sebagian pasti tidak cepat untuk mengambil kesimpulan. Tidak boleh berburuk sangka sebelum ada kepastian," tandas Gery di Maumere, Rabu (11/9/2019).

Pencekalan terhadap Melki Mekeng, memiliki konsekuensi dari perspektif komunikasi politik terhadap konstituen atau masyarakat kebanyakan. Menurutnya, tidak bisa memungkiri perhatian Melki Mekeng terhadap Sikka dan NTT pada umumnya.

TNI Siaga 24 Jam Layani Warga Perbatasan RI-RDTL yang Sakit

"Pak Melki sangat berjasa pembangunan di Sikka. Masyarakat sudah merasakan pembangunan infrastruktur yang menjadi kontribusi Pak Melki di Senayan. Kita tentu masih mengharapkan peran Pak Melki," ujar Gery.

Melki Mekenh bisa saja menjelaskan pencekalanya kepada publik atau sebaliknya tidak perlu menjelaskan. Meski sebagai pejabat publik, Gery menyarankan Melki Mekeng menjalin komunikasi dengan publik.

6 Cara Atasi Masalah Masalah Flu & Batuk Saat Hamil

Gery mengatakan, KPK punya alasan minta pencekalan kepada Dirjen Imigrasi. Kesaksian Melki dibutuhkan dalam kasus hukum terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimilik Samin Tan. Samin diduga memberikan suap Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mempengaruhi Kementrian ESDM. Uang suap itu diduga terkait terminasi PKP2B. (tribun network/ham/ery/ius)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved