Bupati Sumba Timur Minta OJK Awasi Juga Koperasi, Bukan Hanya Perbankan

koperasi seperti itu harus semestinya juga dibawa pengawasan OJK, sebab koperasi seperti itu sudah merugikan masyarakat.

Bupati Sumba Timur Minta OJK Awasi Juga Koperasi, Bukan Hanya Perbankan
POS KUPANG/ROBERT ROPO
Bupati Gidion Mbilijora (kiri) sedang menerima cindramata dari pihak BNI. 

Bupati Sumba Timur Minta OJK Awasi Juga Koperasi, Bukan Hanya Perbankan

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU----Demi mengantisipasi terjadinya praktek rentenir yang dapat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Sumba Timur, Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi juga koperasi bukan hanya mengawasi di Perbankan saja.

Bupati Gidion menyampaikan itu, saat memberikan sambutan sebelum meresmikan kantor baru BNI KCP Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selasa (10/9/2019) siang.

Hadir juga dalam peresiman kantor baru BNI itu, Wakil Ketua OJK Propinsi NTT, I Wayan Sadnyana, Pittor Hutajulu, Head of Business Banking BNI Wilayah Denpasar, I Gede Wirata Pemimpin BNI Kantor Cabang Kupang, Siluh Made Yuni Setiawati, RBC Kantor Cabang Kupang dan pimpinan Forkompinda Sumba Timur.

Selain itu, hadir juga dalam acara peresmian itu, perwakilan BI, Benedictus S. K, pimpinan BNI KCP Waingapu Sem Nainiti bersama seluruh pegawai BNI KCP Waingapu, Para nasabah, pengusaha, pimpinan BUMN, BUMD, Tomas, Toga, dan tamu undangan lainya.

Gidion mengatakan, pada tahun 2018 lalu, sempat membuat keresahan bagi masyarakat Sumba Timur terkait kehadiran koperasi. Koperasi yang membuat keresahan itu namanya koperasi Amanda.

"Saya sempat tanya kepala OJK, apakah OJK tidak berhak untuk periksa koperasi yang seperti itu, rupahnya belum barang kali ya? juga dari Kementerian Koperasi. Saya bilang mestinya,"ujar Gidion.

Menurut Gidion, koperasi seperti itu harus semestinya juga dibawa pengawasan OJK, sebab koperasi seperti itu sudah merugikan masyarakat.

"Pinjam uang itu di bank, atau di koperasi simpan pinjam yang memiliki badan hukum, tapi ini pinjam di koperasi itu. Bahakan, adalagi yang pinjam di bank tapi dimasukan di koperasi itu, ini logika keuanganya bagaimana?. Saya juga sempat bertanya kepada pihak pengurus koperasi itu, saya bilang kalian hitung ekonomi bagaimana, saya pernah belajar ekonomi mikro dan makro, tapi tidak ada koperasi yang dapat menghasilkan jumlah sekian ratus ribu dalam seminggu/sebulan,"ungkap Gidion.

"Ternyata terakhir ternyata ada pembohongan publik, banyak yang jadi korban. Ada oknum PNS juga masuk penjara,"tambah Gidion.

Gidion sangat berharap, melalui kasus koperasi Amanda tersebut, menjadi pertimbangan OJK untuk memasukan koperasi juga dalam pengawasan OJK.

30 Anggota DPRD Sumba Timur Dilantik, Ini Harapan Rektor Unkriswina Sumba

Miris, Terpapar Stunting, Gizi Buruk dan Gangguan Saraf, Kondisi Marci Tefu di RSUD SoE Memburuk

"Ini harapan saya, mudah-mudahan bisa terjawab dari OJK. Agar tidak ada koperasi yang dengan cara bisnisnya yang kotor dapat merugikan masyarakat,"tutup Gidion. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved