Jaksa Di Ende Kawal Proyek Pemerintah

tim TP4D yang berfungsi memberikan arahan maupun pengawasan agar semua proyek pemerintah bisa diawasi secara baik.

Jaksa Di Ende Kawal Proyek Pemerintah
POS KUPANG/ROMOALDUS PIUS
Papan Proyek Di Kabupaten Ende Yang Menunjukan Bahwa Proyek Diawasi Oleh TP4D Kejari Ende.

Jaksa Di Ende Kawal Proyek Pemerintah

POS-KUPANG.COM|ENDE--Proyek pemerintah yang ada di Kabupaten Ende terutama yang bernilai besar dengan pagu Rp 1 Miliar keatas senantiasa dikawal oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende.

Hal itu dilakukan sebagai upaya pendampingan kepada pemerintah maupun rekanan agar bisa mengerjakan proyek secara baik dan benar terutama dalam penggunaan dana-dana pemerintah.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Sudarso SH MH melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ende, Abdon Toh SH mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Senin (9/9/2019) di Ende.

Abdon mengatakan terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah baik yang bersumber dari APBD 1 dan APBD II maupun APBN pemerintah pusat telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung membentuk dengan apa yang dinamakan dengan tim pengawas pengamanan pemerintah daerah (TP4D).

Tim tersebut bertugas memberikan dampingan kepada pemerintah maupun pihak rekanan juga mengawasi proyek-proyek pemerintah agar bisa dikerjakan secara baik dan benar,ujar Abdon.

Abdon mengatakan bahwa sebelumnya pihak rekanan maupun aparatur pemerintah terutama mereka yang bertugas selaku panitia proyek enggan menjadi panitia karena mereka trauma dan takut salah dalam mengambil keputusan yang berujung pada masalah hukum.

“Kalau kondisi demikian terus terjadi tentu yang dirugikan masyarakat karena proyek tidak kunjung dilepas karena panitianya takut bermasalah secara hukum,”kata Abdon.

Oleh karena itu maka dibentuk tim TP4D yang berfungsi memberikan arahan maupun pengawasan agar semua proyek pemerintah bisa diawasi secara baik.

“Tim akan memberikan arahan bagaimana cara bekerja yang benar dan baik sehingga bisa terhindar dari masalah hukum,”kata Abdon.

Abdon mengatakan bahwa tim TP4D Kabupaten Ende berusaha senantiasa memberikan dampingan agar para rekanan maupun aparat pemerintah tidak bermasalah secara hukum pada saat mengerjakan proyek namun demikian apabila masih ada pelanggaran tentu akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Istri Anggota DPRD Ngamuk dan Memukul Guru Agama, Diduga Ini Pemicunya

Renungan Kristen Prostestan, 9 September 2019 : Kita Tidak Dapat Mengintervensi Tuhan Dengan Doa

Upaya hukum kepada rekanan maupun aparat pemerintah adalah langkah terahir kalau memang yang bersangkutan memang benar-benar secara hukum melanggar aturan yang berlaku jadi bukan yang pertama,ujar Abdon.(Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved