KPU Malaka Ajukan Anggaran Pilkada Rp 22,9 Miliar, Ini Penjelasannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka sudah mengajukan anggaran Pilkada Malaka tahun 2020 senilai Rp 22,9 M.

KPU Malaka Ajukan Anggaran Pilkada Rp 22,9 Miliar, Ini Penjelasannya
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
KETUA--Ketua KPU Malaka Makarius Bere Nahak 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM| BETUN---Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka sudah mengajukan anggaran Pilkada Malaka tahun 2020 senilai Rp 22,9 M.

Usulan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka per tanggal 17 Juli 2019.

Saat ini KPU masih menunggu jadwal dari pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama terkait jumlah anggaran yang sudah diusulkan tersebut.

Pembahasan ini penting agar pemerintah dan KPU memiliki pemahaman yang sama dan satu terkait jumlah anggaran pilkada. Kemudian, ketika pemerintah hendak mengurangi anggaran yang sudah diusulkan, maka KPU pun harus mengetahui sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Hama Wereng Serang Padi Sawah Milik Petani Tanamanang dan Lambakara, Kadistan Sumtim: Tidak Benar

Selain itu, pembahasan bersama antara pemerintah dan KPU juga penting agar pengurangan-pengurangan anggaran tidak terjadi pada item-item kegiatan yang tidak boleh dihilangkan.

Hal itu dijelaskan Ketua KPU Malaka Makarius Bere Nahak kepada Pos Kupang.Com saat dikonfirmasi, Rabu
(4/9/2019). Dikatakannya, dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020,
KPU Malaka merancang dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Penyusunan RKAB ini sudah dibahas secara internal KPU Malaka.

Total anggaran yang diajukan senilai Rp 22,9 M, rincian biaya tahapan persiapan dan penyelenggaraan pilkada senilai 12,8 M dan honorarium penyelenggara sebesar Rp 10,8 M.

Anggaran tersebut sudah diajukan kepada pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk dibahas.

Sejauh ini usulan anggaran pilkada yang diajukan KPU belum disahkan karena masih dilakukan pembahasan. Dalam pembahasan bersama pemerintah, KPU akan menyampaikan secara detail rujukan hukum dalam menyusun anggaran, baik itu Pemendagri, Permenkeu maupun Peraturan KPU.

"Kita tunggu jadwal dari pemerintah untuk bahas bersama anggaran pilkada. Dalam pembahasan itu akan kita sampaikan secara detail rujukan regulasi dalam menyusun anggaran pilkada", jelas Makarius.

Menurut Makarius, KPU memahami kesibukan pemerintah saat ini dalam rangka pelantikan anggota DPRD sehingga usulan anggaran belum disahkan. Meski anggaran belum disahkan, kata Makarius, pekerjaan di KPU terkait pilkada tidak terhambat karena proses tahapan dan jadwal pilkada belum dilaunching.

Makarius mengharapkan, pengesahan dana pilkada bisa diselesaikan dalam bulan September 2019 karena tanggal 1 Oktober 2019 semua dana pilkada harus sudah disahkan. Hal ini merupakan kesepakatan bersama lintas kementerian saat rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan KPU di Jakarta. (jen).

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved