Fadli Zon Kritik Presiden Joko Widodo Soal Pendekatan terhadap Papua: 'Ada yang Salah', Buktinya?

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, ada yang salah dengan strategi pendekatan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua.

Editor: Agustinus Sape
KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat hadir dalam pelantikan anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (2/9/2019). 

Ia memandang aksi tersebut tidak lagi dimotori pihak yang sana dengan aksi sebelumnya pada 19 Agustus yang berlangsung tertib dan aman.

"Kelompok (separatis) ini kan masih ada, yang pegang senjata di hutan dan yang minta Papua merdeka di sini, mereka ini memboncengi demo kemarin itu," ujarnya di Jayapura, Selasa (3/09/2019).

Karenanya, Lukas Enembe menegaskan untuk mengembalikan situasi damai di Papua, tidak perlu lagi aksi turun ke jalan.

Terlebih aspirasi yang disampaikan para pendemo pada 19 Agustus sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Anarkis begini tidak bisa. Tidak ada lagi yang demo-demo. Aspirasi sudah pemerintah tangani, tidak ada lagi demo-demo," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pada 29 Agustus 2019, massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.

Selain itu, massa membakar kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan perusakan.

Intip Ramalan Zodiak Keuangan Rabu 4 September 2019 Aquarius & Sagitarius Keuntungan Pisces Tekanan

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.

Kini Polda Papua telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka kerusuhan tersebut.

Ada IP Address Negara Eropa yang Sebar Hoaks soal Papua

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan ada IP Address dari salah satu negara Eropa yang menyebar hoaks soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Namun ia enggan menyebutkan nama negaranya.

"Banyakan dari (IP Address) dalam negeri. Tapi banyak ada 20 dari (IP Address luar negeri). Saya katakan bukan dari warga negara tersebut tapi dari negara tersebut mentionnya kan bisa ditracking. Dari salah satu negara di Eropa," ujar Rudiantara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Ia menambahkan, hoaks dari IP Address dalam negeri biasanya berupa pesan yang disebar melalui layanan pesan singkat (SMS). Sedangkan hoaks disebar melalui IP Address luar negeri biasanya disebar melalui media sosial Twitter.

Hingga kemarin, Kemenkominfo menemukan 555.000 URL yang digunakan untuk menyebar hoaks soal Papua. Temuan itu telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved