Peserta BPJS Kesehatan di Nagekeo Keberatan Iuran Naik Dua Kali Lipat

Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Nagekeo Keberatan Iuran Naik Dua Kali Lipat

Peserta BPJS Kesehatan di Nagekeo Keberatan Iuran Naik Dua Kali Lipat
POS-KUPANG.COM/Gordi Donofan
Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do 

Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Nagekeo Keberatan Iuran Naik Dua Kali Lipat

POS-KUPANG.COM | MBAY - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI akan menaikan iuaran untuk semua golongan kepesertaan BPJS Kesehatan, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.

Hal tersebut dilakukan demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan dan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat yang akan diberlakukan pemerintah pusat pada tahun ini.

Gempa Bumi 4.1 SR Goyang Ruteng, Manggarai, Getarannya Dirasakan Warga

Menanggapi wacana itu, peserta BPJS Kesehatan asal Mbay Kabupaten Nagekeo, Wigbertus Ceme, mengaku sangat keberatan dengan kanaikan iuaran BPJS Kesehatan tersebut.

Jika iuran naik maka banyak tunggakan dan pasti peserta BPJS Kesehatan tidak mau bayar iuaran.

"Sangat memberatkan masyarakat. Jika dinaikan pasti tunggakan semakin banyak. Mungkin kalau kepesertaan BPJS oleh perusahaan bisa talangi kalau mandiri ini yang susah," ujar Wigbertus kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (1/9/2019).

Eks Pemain Maung, Bojan Malisic Pergi Tanpa Air Mata, Sulit Lupakan Bobotoh Persib Bandung, Pesannya

Wigbertus meminta agar sebelum kenaikan iuran BPJS diberlakukan pemerintah harus melakukan sosialisasi.

"Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga mengetahui alasan dibalik naiknya iuran BPJS," ujarnya.

Ia juga meminta agar pelayanan BPJS juga dievaluasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Administrasi yang terlalu panjang diminta agar dipangkas.

Ia mengaku ketersediaan obat-obatan di rumah sakit pun harus dipastikan. Pasalnya selama ini, banyak pasien yang terpaksa harus membeli obat di apotek karena stok obat di rumah sakit tidak ada.

Sementara itu, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, mengatakan pihaknya akan antisipasi dengan menyiapkan dana talangan untuk membokong biaya operasional rumah sakit atau jika ada klaim oleh pihak rumah sakit.

Bupati Don mengatakan dana talangan akan disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Jika dana itu tidak terpakai maka akan digunakan untuk kepentingan lainnya sesuai regulasi yang mengatur.

"Sementara kita yang didaerah itu, tanggung jawab untuk masuk dalam total coverage (cakupan) itu. Jadi total covarage ini, kalau saya lihat keuangan daerah kita saat ini belum kuat. Saya memilih dan saya belum menambah untuk ikut dalam program total coverage dalam arti membayar didepan. Tetapi saya memilih untuk saya membayar post service. Saya menyiapkan sejumlah dana kemudian dana ini bisa diklaim oleh rumah sakit ketika mereka melayani. Sehingga dana ini, pertama dia jarak pendek, kemudian dia tidak terpakai saya bisa menggunakan itu untuk kebutuhan lain sesuai dengan regulasi," paparnya.

Bupati Don mengaku pihaknya akan menyiapkan dana dan harus diantisipasi dengan baik.

"Jadi dana talangan saya harus siapkan. Nah, kesulitan saya itu ketika kasus-kasus ini membutuhkan rujukan. Kalau rujukan ke rumah sakit terdekat dan satu daratan masih bisa. Ketika dia rujuk ke luar daerah ini yang kita butuh gotong royong dengan familinya," ungkap Bupati Don. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved