Ali Mochtar Ngabalin dan Fadli Zon Ribut Lagi, Singgung Soal Jokowi dan Papua

POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyarankan Presiden Jokowi mengunjungi Papua dan Papua Barat, untuk meredam konflik yang memanas pascakerusuhan.

"Pak Jokowi enggak usah ke mana-mana deh, langsung aja ke Papua dulu."

"Kalau bisa besok lusa langsung ke Papua," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Enggak usah, bilang Fadli Zon urus aja DPR. Dia baru kaget, baru bangun barangkali atau mengigau."

"Orang Presiden Jokowi sudah bolak-balik kayak gitu‎. Fadli Zon gimana, sih," tutur Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dikonfirmasi lebih lanjut apakah diperlukan lembaga untuk mengawasi Papua?

Menurut dia, sudah ada Komnas HAM yang merupakan lembaga negara.

"Komnas HAM kan lembaga negara. Sebetulnya kalau kawan-kawan bisa bekerja efektif harus dilakukan, tidak boleh tidak," paparnya.

Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap kronologi unjuk rasa berujung kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, awalnya massa yang berunjuk rasa ingin bertemu anggota dewan adat dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Akan tetapi, ternyata sejumlah anggota dewan tak ada ditempat lantaran tengah melaksanakan kunjungan kerja.

"Karena massa mencoba menemui masyarakat dewan adat," ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

"Namun demikian, kebetulan beberapa anggota MRP sedang melakukan kunjungan kerja," imbuhnya.

Kepolisian menduga massa kecewa karena tak bisa bertemu anggota dewan.

Oleh karena itu, massa melampiaskan kekecewaan dengan melakukan perusakan dan pembakaran.

Pembakaran itu, kata dia, menyasar bagian belakang kantor MRP yang kemudian merembet hingga bagian gedung tersebut.

"Karena kosong, mungkin massa kecewa, makanya dia melakukan perusakan, pembakaran, di belakang (kantor) terus merembet (ke Gedung MRP)," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menduga pola aksi massa di Jayapura serupa dengan aksi massa di Deiyai, Papua, yang juga berujung rusuh sehari sebelumnya.

Kemiripan itu diduga terlihat dari adanya massa perusuh yang membaur dan menyusup di antara massa yang berunjuk rasa damai.

Namun, Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya enggan mengambil kesimpulan secara cepat dan lebih memilih mendalami serta mencari fakta secara objektif terlebih dahulu.

"Polanya memang hampir mirip ya (dengan Deiyai), tetapi ini kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang cepat."

"Nanti aparat setempat setelah melakukan evaluasi malam hari ini (kemarin), nanti akan mencari fakta-fakta secara objektif," paparnya.

Lapas Abepura Dirusak

Kerusuhan di Jayapura, Papua pada Kamis (29/8/2019), ternyata turut berdampak pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, lapas tersebut diduga turut dirusak massa dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan.

Ia mengatakan, pihaknya akan mendalami informasi tersebut lebih lanjut.

Ia mengaku belum mendapat informasi terbaru terkait kondisi lapas itu.

"Untuk pembobolan dan perusakan Lapas Abepura, masih belum dapat update terbaru."

"Apakah ada warga binaan melarikan diri atau rusak di dalam saja, ini masih akan kami dalami dulu," tuturnya.

Ada pun perusakan yang dilakukan oleh massa, awalnya menyasar bagian belakang lapas.

Namun, kemudian merembet ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Polsek Jayapura Selatan, hingga perusakan pada kendaraan dinas dan mobil masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan situasi di lapangan sudah mulai kondusif dan masyarakat sudah kembali ke kediaman masing-masing.

Pihaknya bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga terus berkomunikasi.

Dan mengimbau masyarakat untuk tak terprovokasi konten-konten yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Komitmen Majukan Papua

Presiden Jokowi sangat menyayangkan kondisi Papua yang kembali rusuh pada Kamis (29/8/2019) kemarin.

Peristiwa ini adalah buntut dari aksi unjuk rasa susulan menyikapi rasisme yang menimpa mahasiswa Papua.

Aksi yang diikuti ratusan massa gabungan berakhir anarkis dan rusuh. Beberapa fasilitas publik pun dibakar.

Di antaranya, Kantor Majelis Rakyat Papua dibakar, kantor Telkom, kantor Pos dibakar, massa membakar kios dan ruko, sejumlah pusat perbelanjaan hingga hotel tutup.

Situasi mencekam, terjadi pemadaman listrik hingga kaca mobil Dandim 1701/Jayapura pecah dilempari batu‎.

Atas hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bakal melakukan evaluasi secara keseluruhan.

"Semuanya akana kami evaluasi," tegasnya di Alun-Alun Purworejo, ‎Jawa Tengah.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menko Polhukam, BIN, Polri, dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis.

"Saya, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik dalam bidang fisik maupun SDM."

"Agar kita semua utamanya, khususnya, mama-mama, mace, pace dan siapa pun, bisa lebih maju dan sejahtera," paparnya.

Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengajak semua pihak menjaga Papua tetap damai dan maju.

Meski berada di alun-alun Purworejo, Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja, Jokowi mengaku tetap memantau dari jarak jauh.

"Saya terus mengikuti, dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura. Saya minta masyarakat juga tenang," ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap masyarakat tidak melakukan tindakan yang anarkis, karena semua pihak bakal dirugikan.

Terlebih, apabila ada fasilitas umum yang rusak.

Jokowi lantas mengajak semuanya menjaga tanah Papua tetap damai, dan sama-sama mewujudkan Papua yang maju.

"Mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi tanah yang damai."

"Saya ajak semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai."

"Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua menjadi tanah yang aman," ujarnya 

 Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fadli Zon Minta Jokowi Segera ke Papua, Ali Mochtar Ngabalin: Enggak Usah, Urus Aja DPR!

Wilayah Calon Ibu Kota Negara Baru Berada Pada Zona Rawan Bencana?

Wilayah yang menjadi calon Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur berada pada zona, dengan tingkat risiko ancaman bencana rendah hingga sedang.

Berdasarkan data dari alat kaji potensi bencana InaRis,  ancaman risiko bencana yang bisa terjadi diantaranya dari hidrometeorologi seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai.

Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja, Jumat (30/8/2019)

Risiko tersebut bersifat dinamis. Artinya hal itu bisa berkembang apabila terdapat beberapa faktor pendukung.

Faktor itu seperti tata kelola ruang yang tidak baik, tidak memperhatkan kajian lingkungan dan faktor urbanisasi.

Wisnu juga mengatakan bahwa ancaman bencana itu sendiri datang dari perilaku manusianya sendiri.

"Risiko ini dinamis, kalau banyak manusia di sana bisa berkembang menjadi tinggi ancaman bencananya khususnya hidrometrologi, karena ini hubungannya dengan lingkungan," katanya.

"Kalau manusia masuk dan tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) maka akan ada ancaman. Semua itu disebabkan oleh manusia," kata Wisnu.

Potensi ancaman gempa dan tsunami, menurut Pakar dan Peneliti Tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko,  tingkat risiko ancaman bencana Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang.

Berdasarkan kajian hipotesisnya, potensi risiko dari gempa dan tsunami ini merupakan dampak dari wilayah lain seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, Widjo mengatakan ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4%.

"Misalpun ada (gempa dan tsunami), itu berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang," ujar dia.

"Kendati demikian harus disimulasikan melalui pemodelan," kata Widjo.

Menyinggung potensi kebakaran hutan dan lahan, Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo tak menyangkal bahwa Kalimantan Timur masih berada pada peringkat ke-5.

Dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar dari 34 provinsi di Indonesia.

Sedangkan peringkat pertama kasus karhutla adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total luas 71.712 hektar berdasarkan data per Juli 2019.

Hal itu menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah dan segala unsur yang terkait.

"Kaltim ini peringkat ke lima se-Indonesia. Kasus terparah ada di NTT," kata Agus.

Menurut pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit.

Jumlah titik hotspot yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan bukan selalu merupakan kebakaran hutan.

Sedangkan perkiraan musim kemarau yang akan berakhir lebih lama dari tahun sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino.

Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi faktor banyaknya titik hotspot yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia.

"Hotspot bukan berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama 3 hari. Dan dilihat apakah ada tampilan asap di citra satelitnya untuk bisa menyimpulkan apakah itu kebakaran besar atau tidak"

"El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini," ujar Indah Prasasti, Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN.

Dari hasil pertemuan Tim Intelijen Bencana, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman bencana di Kalimantan Timur ini berada pada level rendah hingga sedang.

Yang mana hal itu bisa menjadi besar apabila tata kelola ruang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ditambah tentang perilaku manusianya.

"Perilaku manusia harus diatur untuk keberlangsungan masa depan anak cucu kita. Demi Ibu Kota Negara yang baru," ujar dia.

"Kalimantan Timur kanvasnya sudah bagus, tinggal bagaimana kita mengatur dan mengelola tata ruangnya," tutup Wisnu. (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Fadli Zon Vs Ngabalin Ribut Lagi, Gara-gara Papua dan Jokowi