Julie Laiskodat : Menuju Nusa Tenggara Timur Layak Anak

Julie Laiskodat : Menuju Nusa Tenggara Timur Layak Anak

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Julie Sutrisno Laiskodat untuk menjadikan NTT sebagai provinsi layak anak, maka semua komponen, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemprov, Kabupaten dan Kota harus berkolaborasi secara apik dan terarah.

Hal itu disampaikan istri dari Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ini dalam jumpa pers menuju NTT layak anak di Hotel Neo Aston Kota Kupang, Kamis (29/8/2019).

Dalam jumpa pers tersebut Julie didampingi oleh Eko Novi Ariyanti,
Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA dan Eben Ezer Sembiring, General Manager Wahana Visi Indonesia(WVI) Zone NTT.

Menurutnya, TP PKK NTT bekerja melayani begitu banyak desa, sehingga tidak bisa bekerja sendiri dan butuh kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak.

Ia menjelaskan, TP PKK NTT berkomitmen menghindarkan anak-anak NTT dari stunting, gizi buruk, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, hak bersekolah, kesehatan dan lain sebagainya.

Ia sangat berharap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Eko Novi Ariyanti, Pemprov NTT membuka jaringan pada tiap kementerian agar bisa membantu NTT sehingga anak-anak NTT terbebas dari berbagai persoalan sosial yang ada.

Ia juga meminta WVI agar mengintegrasikan berbagai program dari NGO tersebut dengan desa model bentukan TP PKK NTT sebanyak 22 desa/kelurahan sehingga masalah stunting, gizi buruk dan lainnya dapat ditangani secara sempurna.

"Karena TP PKK sendiri memiliki kekurangan dari sisi SDM jadi diharapkan Kementerian PPPA dan WVI bisa membagi ilmu ke PKK," ungkapnya.

Julie menjelaskan, program yang dibuat TP PKK NTT, di 22 desa model bagi balita, remaja SMP, SMA hingga ibu hamil asupan gizi semuanya difasilitasi PKK NTT secara berkesinambungan.

Menurutnya gizi dan kecerdasan anak-anak pada tiap desa model harus sempurna agar bisa dijadikan patokan desa lain dalam membuat program pemberantasan gizi buruk dan stunting di NTT.

"Hal ini dilakukan karena program yang dibuat pemerintah selama ini selalu setengah-setengah sehingga hasilnya tidak terukur. Maka gizi buruk serta stunting selalu menjadi mimpi buruk NTT pada tiap tahun," ungkapnya.

Selain itu, anak-anak pada tiap desa model wajib memiliki akta lahir, KTP dan orangtua wajib memiliki akta nikah. Akta lahir, kata Julie, dibutuhkan untuk berbagai keperluan penting.

"Jadi model perencanaan pembangunan SDM NTT ke depan harus dari dalam kandungan dan tidak boleh ditangani secara parsial," tegasnya.

Sementara itu Eben Ezer Sembiring, General Manager Wahana Visi Indonesia(WVI) Zone NTT menyampaikan, pihaknya telah membantu 159 desa di 11 Kabupaten yakni Alor, TTU, TTS, Flores, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.