Breaking News:

Ibu Kota RI Pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur PNS Mulai Khawatir, Simak Sejumlah Alasannya

Ibu Kota Pindah ke Kaltim PNS dan 'kekhawatiran' pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur: 'Menguatkan diri tinggal di tempat yang tidak selengkap

Editor: Agustinus Sape
Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota baru, Senin (26/8/2019). 

Survei: mayoritas PNS menolak dipindahkan

Sebelumnya survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan 94,7% PNS menolak untuk dipindahkan ke ibu kota baru di Kaltim.

Survei yang dilakukan 7 - 20 Agustus lalu menyebutkan PNS khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak kurang berkualitas, serta biaya hidup tinggi.

"Hasilnya sebanyak 94,7% ASN (Aparatur Sipil Negara) menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9% setuju, sisanya abstain," kata Direktur Eksekutif Harly Prasetyo dalam keterangan kepada media.

Selain itu, survei yang melibatkan 1.225 responden PNS ini juga mencatat jika PNS dipaksa pindah bertugas ke ibu kota baru, maka sebanyak 78,3% akan mengajukan pensiun dini.

Mendapat fasilitas rumah

Menurut Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Mudiyati Rahmatunnisa pemerintah perlu memastikan fasilitas pendidikan di Kaltim, satu hal yang menjadi perhatian PNS, terutama bagi mereka yang berkeluarga.

"Dan orang tua inginnya menempatkan ke sekolah yang terbaik untuk anak-anak. Kalau ternyata di tempat nanti tidak sebanding, itu yang membuat mereka pikir dua kali. Makanya ada tren ingin pensiun dini," kata Mudiyati melalui sambungan telepon, Selasa (27/08).

Mudiyati juga menilai dengan pemindahan PNS dari Jakarta ke Kaltim tidak akan terlalu mengganggu pelayanan publik karena kementerian yang banyak membidangi pelayanan publik seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan masih tetap di Jakarta.

"Jadi yang dipindah itu yang ada kaitannya dengan perumusan kebijakan saja," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved