News

Anggota DPRD Tolak Kenaikan Tunjangan Perumahan yang Ditawarkan Bupati Sikka, Apa yang Terjadi?

DPRD Sikka ditawari kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.

POS KUPANG/EUGENIUS MOA
Anggota DPRD Sikka mengikuti rapat di DPRD Sikka, Kota Maumere, Pulau Flores, Rabu (7/3/2018). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Eugenius Moa

POS KUPANG.COM, MAUMERE - DPRD Sikka ditawari kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.

Tetapi tawaran yang disampaikan dalam pidato Bupati dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Sikka 2019, ditolak DPRD Sikka.

Sejak awal tahun ini, DPRD Sikka menerima tunjangan transportasi Rp 9 juta/bulan dan perumahan Rp 6.250.000/bulan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sikka, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2018. Perbup Nomor 45 tahun 2017 dibuat pemerintahan sebelumnya, DPRD Sikka mendapat jatah tunjangan transportasi Rp 12,5 juta/bulan dan perumahan Rp 10 juta/bulan.

"Pak bupati mencoba bersikap manis kepada DPRD dengan mengajukan tambahan angka pada pos tunjangan transportasi dan perumahan. Tetapi tidak merevisi Perbup Nomor 33 Tahun 2018," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Philips Fransiskus, kepada wartawan di Kantor DPRD Sikka, Sabtu (24/8/2019) siang.

Philips hadir bersama Dus Aeng, Ketua Fraksi PKPI, Fabianus Toa dari Fraksi Gerindra dan Elsy Klowe dari Partai Hanura, menyebutkan tawaran ini dilakukan karena Perbup 33 Tahun 2018 tidak dikaji matang. Namun berdasarkan tudingan `mark up' dan persekongkolan DPRD dengan mantan Bupati Sikka Drs.Yosef Ansar Rera. "Kami enjoy terima jumlah yang ada sudah dirubah dalam Perbup 33 Tahun 2018," kata Fabinus Toa.

Sementara itu, Dus Aeng mengatakan, tudingan Bupati Sikka kepada DPRD dan mantan Bupati Sikka (2013-2018) melakukan `mark up' tunjangan transportasi Rp 12,5 juta/bulan dan perumahan Rp 10 juta tidak terbukti berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT yang memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan tahun 2018.

Gegara tunjangan transportasi dan perumahan ini, Bupati Sikka diadukan Ketua Fraksi Nasdem, Siflan Angi ke Polres Sikka, pekan lalu. Siflan telah menjalani pemeriksaan 3,5 jam, Rabu (21/8/2019). *

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved