Polri dan TNI Terjunkan 900 Personel Kendalikan Situasi di Manokwari

Polri dan TNI Terjunkan 900 Personel Kendalikan Situasi di Manokwari Papua Barat

Polri dan TNI Terjunkan 900 Personel Kendalikan Situasi di Manokwari
KOMPAS.com/Devina Halim
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, saat ditemui di ruangannya, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019). 

Polri dan TNI Terjunkan 900 Personel Kendalikan Situasi di Manokwari Papua Barat

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kepolisian RI atau Polri menerjunkan tujuh satuan setingkat kompi ( SSK) untuk mengendalikan unjuk rasa yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Sementara, TNI menurunkan personelnya sebanyak dua SSK. Satu SSK terdiri dari 100 orang. Dengan begitu, terdapat 900 personel TNI-Polri yang berjaga-jaga.

Bareskrim Polri Buru Pemilik Akun yang Memprovokasi Warga Papua Sehingga Manokwari Rusuh

"Kalau dari TNI saat ini masih ada dua SSK, kalau polisi ada tujuh SSK yang berusaha semaksimal mungkin menetralisasi kejadian di Manokwari," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Menurut keterangan polisi, massa yang berunjuk rasa tersebut terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Telepon Gubernur Papua Sampaikan Maaf, Ini Lengkapnya

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi rasial.

Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum. Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian, polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama. Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.

Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum. "Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggung jawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.

Polisi pun sudah melakukan profiling terhadap pemilik akun yang diduga menyebarkan konten provokatif tersebut. Polisi akan menindak tegas apabila menemukan unsur melanggar hukum.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved