Marak Bom Ikan, Bupati Lembata Sindir Pemprov NTT: Kita Nonton Saja

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur merasa kesal dan prihatin dengan maraknya bom ikan yang terjadi di wilayah perairan selatan Kabupaten Lembata. M

Marak Bom Ikan, Bupati Lembata Sindir Pemprov NTT: Kita Nonton Saja
Foto/Ricko Wawo
/Bupati dan Wakil Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday sedang memantau pameran Dinas Pertanian Lembata usai upacara HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kantor Bupati, Sabtu (17/8/2019) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur merasa kesal dan prihatin dengan maraknya bom ikan yang terjadi di wilayah perairan selatan Kabupaten Lembata. Menurut dia, pemda tak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan menjaga wilayah laut ada di tangan Pemprov NTT.

"Kita ini disuruh jaga apa, wilayahnya orang. Sementara mau garap saja harus minta izin. Ya sudah biarkan mereka (aktivitas bom ikan), kita nonton saja dari darat begini. Itu yang tidak benar. Tetap kewenangan kita diawasi oleh provinsi. Bila perlu kita buat festival menonton pengeboman ikan," sindir Bupati Sunur dengan kesal, Sabtu (17/8/2019)

Menurut dia kalau memang kewenangan itu harus ada di provinsi, maka pemerintah kabupaten diberi kelimpahan wewenang untuk ikut menjaga laut dari aktivitas bom ikan dari oknum tak bertanggungjawab.

"Itu kan ada dalam undang-undang, tidak bisa ubah undang-undang, dia (gubernur) bisa mendelegasikan wewenangnya kepada bupati untuk bisa lakukan pengawasan," tegasnya usai upacara HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kantor Bupati.

Saat disinggung soal ada warga di pesisir selatan Lembata yang sudah siap panah, busur dan senapan angin untuk menjaga laut mereka sendiri, dengan sinis Bupati Sunur mendukung langkah masyarakatnya itu.

Manggarai Timur - Tiga Pemuda Compang Kantar Dianiaya di Tempat Pesta Hingga Terluka, Ini Kondisinya

Kabupaten Kupang - Warga Tuapukan Lintas Suku, Agama dan Ras Tepis Perbedaan di Pentas Seni Budaya

"Bagus itu. Kalau tidak, tidak habis-habisnya itu. Kalau mau limpahkan kewenangan itu ke bupati supaya bisa menertibkan pengeboman ikan itu. Kalau tidak kita nonton saja."

Hal yang sama juga terjadi pada kewenangan izin galian C atau kuari. Menurutnya, kewenangan izin kuari itu tetap ada di provinsi tetapi Pemprov NTT bisa mendelegasikan wewenang itu ke pemerintah daerah setempat.

"Kalian punya wewenang tapi delegasikan itu ke kita (pemda), artinya kalau mau tandatangan kan saya tanya dulu ke gubernur, bisa atau tidak. Kalau tidak kita satu jengkal saja provinsi punya. Terus orang bom di depan kita."

Dia pun berencana untuk mengangkat masalah kewenangan ini saat bertemu atau rapat dengan Presiden Jokowi nanti.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Marah Besar Peserta Resepsi Kenegaraan HUT ke 74 RI

Halaman
12
Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved