Respon Masyarakat Sumba Timur Terhadap Amnesty Pajak Masih Rendah

nomor 63 untuk mengajak masyarakat membayar pokok pajak kendaraan nya yang tertunggak,"ungkap Denny.

Respon Masyarakat Sumba Timur Terhadap Amnesty Pajak Masih Rendah
POS KUPANG/ROBERT ROPO
Tim gabungan sedang melakukan tilang kendaraan di jalan D.J Panjaitan Waingapu. 

Respon Masyarakat Sumba Timur Terhadap Amnesty Pajak Masih Rendah

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Sampai dengan minggu kedua pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019, Tentang tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, khusus untuk wilayah Kabupaten Sumba Timur masih rendah.

Untuk memaksimalkan kesempatan ini, Unit Pelaksana Teknis Pendapatan dan Aset Daerah (UPT-PAD), Provinsi NTT, Wilayah Sumba Timur melakukan tilang dan kunjungan ke kecamatan dan desa-desa.

Kepala UPT-PAD Wilayah Sumba Timur, Denny Semuel Sandy ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Jumat (16/8/2019) mengatakan,  antusiasme masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Sumba Timur untuk menangkap peluang kemudahan itu masih rendah. Karena itu, pihaknya terus melakukan operasi di jalan dan menjangkau masyarakat di desa dan kecamatan ke depannya.

"Respon masyarakat masih rendah dibandingkan tahun-tahun lalu. Jadi kita lakukan tilang sekaligus sosialisasi Pergub nomor 63 untuk mengajak masyarakat membayar pokok pajak kendaraan nya yang tertunggak,"ungkap Denny.

Kata dia, Kamis (15/8/2019) kemarin, pihaknya melakukan tilang bersama dengan Satlantas Polres Sumba Timur, Jasa Raharja serta asuransi kecelakaan dana pribadi (AKDP) di  Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu untuk menjaring pemilik kendaraan bermotor yang kenyataannya sedang menunggak pajak kendaraannya.

Dimana dalam operasi kali ini, sejumlah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat terjaring dan diberikan tilang, kemudian diarahkan untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya di Kantor UPT-PAD Wilayah Sumba Timur.

Kata Denny, selanjutnya usai tilang itu, bersama dengan Satlantas Polres Sumba Timur, Jasa Raharja, dan AKDP, melakukan kegiatan lanjutan ke Kantor Polsek Umalulu di Melolo. Dimana pada kegiatan ini, Satlantas Polres Sumba Timur juga melakukan pelayanan SIM keliling, sambil pihaknya juga lakukan sosialisasi tentang Pergub 23 tahun 2019 itu.

Mengenai hasil dari penerapan Pergub 23 tahun 2019 sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan Rabu (14/8/2019), jelas Denny, untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah sebanyak 321 kendaraan bermotor roda dua, empat, enam atau lebih, dengan nilai pajak yang terbayar sebanyak Rp 194.696.549. Sedangkan, untuk penerimaan dari Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) II dan seterusnya, hingga tanggal yang sama sudah terjaring 29 kendaraan, dengan total penerimaan sebanyak Rp 29.340.200.

Denny, juga mengharapkan, dengan ada kemudahan dari pemerintah ini, masyarakat Sumba Timur yang memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, maupun yang membeli kendaraan dari luar NTT bisa segera memanfaatkan kesempatan ini, sebelum berakhir pada 31 Oktober mendatang.

"Ini kesempatan bagi masyarakat untuk bisa melunasi PKB nya, tanpa harus membayar dengan denda. Demikian juga yang memiliki kendaraan bermotor dengan plat luar NTT bisa melakukan proses balik nama dalam masa tiga bulan ini, sehingga tidak terkena biaya balik nama,"tandasnya.

Kepala Unit Jasa Raharja Sumba Timur, Ignaslius M. Boba, pada kesempatan tersebut menambahkan, pembayaran PKB, akan memberikan perlindungan bagi pengguna kendaraan. Karena jika mengalami kecelakaan di jalan raya, akan mendapatkan pertanggungan kecelakaan dari Jasa Raharja, baik yang menderita luka-luka dan mendapat pelayanan medis di rumah sakit, ataupun yang meninggal dunia.

9 Fakta Terkini Video Panas Vina Garut yang Heboh,Sosok Pemeran Wanita, Lokasi dan Dijual di Medsos

Pejabat Kemenham Disambut Penari Likurai di Atambua

"Kita hampir sama dengan BPJS Kesehatan. Tetapi BPJS menanggung orang yang sakit normal dari rumah, sedangkan kami Jasa Raharja menangani yang kecelakaan di jalan raya saat berkendara. Jadi kalau dirawat di rumah sakit, kita tanggung biaya pengobatannya. Sedangkan kalau meninggal dunia, kita bayar asuransi jiwanya,"jelas Ignasius. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved