Ini Deretan Menteri Layak Dipertahankan Jokowi Menurut Netizen, Ada Srimulyani dan Susi Pudjiastuti

Kinerja para menteri tak pernah lepas dari sorotan netizen di media sosial. Lalu menteri siapa saja yang layak dipertahankan menurut netizen?

Ini Deretan Menteri Layak Dipertahankan Jokowi Menurut Netizen, Ada Srimulyani dan Susi Pudjiastuti
KOMPAS.com/Dok. Kemeneristekdikti
Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan para pejabat di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara (10/10/2018) 

Adapun lima nama terakhir yang masuk daftar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 3.077 pembicaraan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2.993 pembicaraan).

Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2.163 pembicaraan), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (1.933 pembicaraan), serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek (1.861 pembicaraan).

Rustika mengatakan, respons netizen Facebook dalam pembicaraan terkait menteri-menteri itu beragam.

Lukman Hakim Saifuddin, misalnya, memperoleh tanggapan positif 51,08 persen atau 2.476 pembicaraan antara lain dari pelaksanaan haji dan umrah, penetapan Hari Santri, isu pengeras suara masjid, serta kegiatan keagamaan seperti Idulfitri dan puasa Ramadan.

Sedangkan sentimen negatif 25,50 persen atau 1.236 pembicaraan muncul dari masalah korupsi di Kementerian Agama, termasuk ditemukannya uang yang diduga suap di kantornya serta isu dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Luhut Binsar Panjaitan memperoleh sentimen positif 43,66 persen atau 1.962 pembicaraan antara lain dari perkembangan pembangunan infrastruktur kemaritiman dan program Integrated Fishing Industry.

Sementara sentimen negatif muncul antara lain dari film dokumenter Sexy Killer tentang "kotornya" bisnis batu bara di Indonesia dan kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilihan presiden.

Untuk Wiranto, nada positif 49,91 persen atau 2.039 pembicaraan antara lain berasal dari ajakan tidak golput dalam pemilu dan penegasan bahwa kecurangan pemilihan presiden mestinya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan tone negatif antara lain dari isu pengusutan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilihan presiden.

"Dua menteri itu banyak dibicarakan terkait kerusuhan setelah pemilu," ujar Rustika.(*)

Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved